REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla membangkitkan kembali semangat warga korban gempa bumi di Lombok, NTB. JK berharap mereka bisa bangkit membangun rumah dan sarana umum yang rusak akibat bencana alam yang melanda sejak tiga pekan terakhir.
Di tenda pengungsian, Wapres JK mengajak para korban gempa di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat untuk bersemangat meneriakkan slogan 'Lombok Bangkit Kembali'. "Saya tentu turut berduka, yang meninggal dunia kita doakan semoga diterima Allah, yang alhamdulillah bisa selamat tentu kita harus bekerja keras untuk bersama-sama memperbaiki keadaan, membangun kembali perumahan, membangun kembali ekonomi," kata Wapres di hadapan ribuan pengungsi di Lombok, Selasa (21/8).
Wapres mengatakan bencana alam yang terjadi di Lombok menjadi kesedihan bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, JK mengajak seluruh warga Lombok untuk bergotong-royong merekonstruksi dengan dibantu oleh Pemerintah Pusat.
Baca: Korban Meninggal Gempa Lombok Capai 515 Jiwa
Pemerintah memberikan bantuan uang bagi warga yang rumahnya rusak karena gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dana bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kerusakan masing-masing rumah. Rumah rusak berat mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta, rumah rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 10 juta.
Dana bantuan tersebut akan diberikan kepada warga korban gempa, yang jumlahnya akan terus diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi NTB di bawah tanggung jawab Gubernur Muhammad Zainul Majdi. "Jadi nanti diatur oleh Gubernur, caranya dengan dibantu Menteri PUPR, latihan nanti bagaimana cara bikin rumah yang tidak jatuh kalau gempa. Beli besi, seng, semen, kayu kaca dari uang itu. Jangan beli rokok dengan uang itu, jangan beli motor," kata Wapres Jusuf Kalla.
Saat ini, Pemprov NTB telah memverifikasi sedikitnya 11 ribu kepala keluarga yang mengalami kerugian dari gempa bumi Lombok. Pemerintah Pusat pun akan memberikan bantuan sesuai dengan jumlah korban yang diverifikasi oleh Pemprov NTB tersebut.
"Yang baru diverifikasi itu (sekitar) 11 ribu (kepala keluarga), pasti lebih dari itu, tetapi diperkirakan 50 ribu. Ada (perkiraan) angka 70 ribu, tapi nanti akan diverifikasi oleh Pemda dengan didampingi Korem di sini," ujar Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika