REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Bali tahun ini kembali menggelar Gerakan Perdamaian atau lebih dikenal dengan Gema Perdamaian ke-16. Acara ini pertama kalinya digagas pada 2002 berangkat dari keprihatinan pascateror Bom Bali.
Gema Perdamaian diikuti anak-anak muda Bali untuk membangkitkan naluri kemanusiaan akan pentingnya rasa damai sebab damai adalah panggung perhelatan peradaban dan budaya. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan acara ini berdampak baik terhadap pemulihan daerah pariwisata, khususnya Bali yang sempat terkena bencana.
"Kita harus mengakui bahwa pesan-pesan perdamaian seperti ini akan meningkatkan kepercayaan wisatawan, sehingga pemulihan pariwisata pun lebih cepat, sebagaimana dulu setelah peristiwa Bom Bali," kata Pastika di Denpasar, Kamis (23/8).
Pastika mengatakan pesan-pesan perdamaian perlu disampikan di tengah meruncingnya perbedaan. Ini cara paling sederhana, namun tulus dari hati.
"Tidak ada yang menginginkan permusuhan. Kalaupun terjadi perang, ujung-ujungnya pasti untuk perdamaian," katanya.
Orang nomor satu di Bali ini berharap Gema Perdamaian dari Bali bisa mendunia. Ia pun mengusulkan tokoh-tokoh penerima nobel perdamaian dunia diundang ke perhelatan ini.
Bali sudah dikenal sebagai pulau perdamaian. Universitas Udayana juga memiliki Institute for Peace and Democracy yang menguatkan posisi Bali sebagai pulau perdamaian dan demokrasi. Kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK) juga diusulkan menjadi markas World Cultural Forum.
Ketua Panitia Gema Perdamaian ke-16, Kadek Adnyana menambahkan tahun ini acara akan dimeriahkan aneka lomba. Ada lomba duta perdamaian, film pendek, blog, dan lomba berbasis digital lainnya.
"Harapannya nanti ada duta perdamaian yang bisa menyebarkan pesan-pesan perdamaian dari Bali untuk dunia," katanya.
Gema Perdamaian rencananya diadakan 6 Oktober 2018 di Lapangan Monuman Perjuangan Rakyat Bali atau Monumen Bajra Sandhi, Kota Denpasar. Acara ini rencananya juga akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah petinggi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika