REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pengadaan Strategis PLN, Iwan Supangkat menjelaskan PLN pada semester satu tahun ini sudah menyerap sebesar 55 persen dari jatah DMO Batubara. Iwan mengatakan, meski sudah menyerap hampir 55 persen di semester satu tahun ini, namun kata Iwan secara agregat kebutuhan batubara, stok di setiap PLTU yang ada masih tipis.
Hal ini kata Iwan dikarenakan beberapa perusahaan batubara yang memasok PLN memang sempat mengalami kendala pasokan pada kuartal satu tahun ini. Iwan mengatakan, kendala pasokan ini lebih dipengaruhi faktor cuaca.
"Sampai Juli kemarin ya sudah serap 55 persen dari total kebutuhan. Secara stok cukup meski memang masih tipis," ujar Iwan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (25/8).
Iwan menjelaskan stok batubara yang standarnya dimiliki oleh setiap PLTU adalah sebesar 10 hari. Hari ini, beberapa PLTU masih ada yang stok batubaranya hanya mencapai 5 hari hingga 7 Hari. Apalagi, kata Iwan melihat posisinya, PLTU PLTU yang berada di dekat lepas pantai selatan mestinya memiliki stok sebanyak 20 hari.
"Ini masih terasa, jadi beberapa pembangkit stoknya tipis. Ada yang empat hari, seminggu. Kita harapanya 10 hari. Apalagi pantai selatan kan harus 20 hari," ujar Iwan.
Buruknya cuaca kata Iwan membuat ombak yang besar sehingga menghambat pengiriman batubara. Kapal kapal besar yang membawa batubara tidak bisa berlayar karena besarnya ombak.
"Ya ombak, lalu ada pendangkalan, jadi kapalnya gak bisa merapat. Cilcap masih mending. Adipala kan juga ada pelabuhan 30 ribu GT, pelabuhan khusus pembangkit," ujar Iwan.
Iwan tak menampik minimnya pasokan ini selain karena faktor cuaca juga dikarenakan adanya kenaikan harga dan kebijakan transfer kuota. PLN mengaku, hanya beberapa perusahaan seperti Adaro dan Bukit Asam yang memang sudah secara tertib memasok kebutuhan batubara PLN.
"Ya, yang sudah pasti ngirim kan seperti Adaro, Bukit Asam. Tapi secara keseluruhan, willingness mereka juga ingin masok, cuman mungkin karena ada kendala kendala jadi ya agak terhambat," ujar Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika