REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepolisian Daerah Jatim menegaskan tidak akan mengizinkan aksi sekelompok massa yang rencananya akam mendeklarasikan #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya pada Ahad (26/8).
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera beralasan, polisi tidak akan mengizinkan aksi tersebut dengan alasan demi menjaga ketertiban.
Lantaran di satu sisi ada juga kelompok yang menolak aksi tersebut digelar.
Bahkan, kata dia, ada sekitar 5 ribu orang yang menolak aksi tersebut digelar. Sehingga kalau dipaksakan dilaksanakan dikhawatirkan akan malah mengganggu ketertiban.
"Ini demi kepentingan Kamtibmas sebab disatu sisi ada juga kelompok yang mengajukan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk tolak giat tersebut," ujar Barung di Mapolda Jatim, Jumat (24/8).
Baca juga, Massa APPJ Tolak Gerakan #2019GantiPresiden
Sebelumnya Barung juga menyatakan tidak diizinkannya aksi tersebut lantaran digelar di hari libur. Sementara, kata dia, dalam Undang-Undang ditegaskan todak boleh ada aksi menyatakan pendapat di muka umum pada hari libur.
Maka dari itu, kata Barung, Polda Jatim tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan terkait aksi tersebut.
"Sebagai aparat yang patuh dengan Undang-Undang, polisi berpatokan pada UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Itu kan tidak boleh menyatakan pendapat di muka umum," kata dia.
Ditanya apakah Polda Jatim akan membubarkan aksi tersebut jika tetap digelar, Barung mengatakan akan melihat dulu eskalasi yang terjadi di lapangan. "Kami akan melihat eskalasi di lapangan untuk tindakan selanjutnya. Kami bergerak demi ketertiban masyarakat luas," katanya.
Sekadar diketahui, sekelompok massa menyatakan akan menggelar aksi #2019GantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya pada Ahad (26/8). Surat Pemberitahuan aksi ini sudah menyebar di media sosial. Namun, ada juga kelompok lainnya yang meminta agar aksi tersebut tidak digelar.
Sementara itu, ratusan massa dari Aliansi Pemuda Peduli Jawa Timur (APPJ) beraksi di depan Mapolda Jatim di Surabaya, Jumat untuk menolak adanya deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar di Surabaya pada Ahad (26/8).
Ratusan massa tersebut membentangkan spanduk dan poster bertuliskan "Jaga Kondusifitas Bersama, Mari Bangun Budaya Demokrasi Sehat di Bumi Jawa Timur". Selain itu juga ada spanduk berbunyi, "Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden di Jawa Timur".
Koordinator aksi Mohammad Khoiron mengatakan aksi itu digelar karena menurut APPJ deklarasi gerakan ganti presiden 2019 adalah gerakan provokasi untuk memecah belah antargolongan. "Kami menolak dan mengecam, kami minta polda untuk tidak memberikan izin. Jika itu tetap diberikan izin tidak menutup kemungkinan politik terpecah belah," ucap Khoiron, Jumat.
Khoiron menyatakan, pihaknya mendukung politik yang sehat dan mengecam politik yang memecah belah antarumat dan golongan. Ia meminta kepada aparat berwajib untuk menindak tegas dan membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden demi kerukunan dan kondusifitas di wilayah Jawa Timur.
APPJ mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan deklarasi #2019gantipresiden dengan tetap mengedepankan kepentingan hidup bersama yang adil dan demokratis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika