REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo mengatakan di era transparan seperti sekarang, siapapun presidennya akan mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi.

Dicontohkannya, Presiden SBY  sama sekali tidak menghalangi ketika ketua umum dan bendahara umum Partai Demokrat diproses KPK. Padahal PD adalah partai-nya pak SBY.  Kasus tersebut ikut membuat elektabilitas PD merosot.

"Presiden SBY juga tidak menghalangi ketika beberapa menterinya diproses KPK, termasuk menteri dari PD,” kata Dradjad kepada republika.co.id, Sabtu (25/8).

Presiden Joko Widodo juga sama. Menurut Dradjad, Jokowi juga tidak menghalangi ketika menterinya diproses KPK. "Demikian juga ketika cukup banyak bupati / wali kota dari partai pendukung pemerintah yang diproses, termasuk dari PDIP,” paparnya.

Memang selain Idrus Marham, menurut Dradjad, saat ini belum ada menteri dari PDIP dan partai pendukung lain yang diproses KPK. Padahal sebagian dari mereka itu namanya disebut dalam persidangan di pengadilan Tipikor, misalnya dalam kasus e-KTP.

"Saya tidak akan berspekulasi. Biarkan KPK bergerak sesuai fakta hukum yang dimilikinya,” kata pakar ekonomi tersebut.

Korupsi merupakan musuh bersama bangsa Indonesia. Tidak cukup kita hanya berslogan. "Entah slogan Golkar bersih, atau “Katakan Tidak”-nya Partai Demokrat dulu atau apapun. Faktanya banyak politisi ditangkap KPK, termasuk dari PAN,” ungkap Dradjad.

Jadi, lanjutnya, pemerintah, parpol dan KPK perlu bekerja sama merumuskan langkah kongkret menghentikan kesempatan korupsi. Salah satunya, menurut Dradjad adalah adanya keseriusan melakukan reformasi pembiayaan partai politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika