REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan membantu negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk mengembangkan vaksin. Pasalnya di antara negara OKI lainnya, produksi vaksin Indonesia telah diakui Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Selain itu, perusahaan farmasi negara Bio Farma juga telah ditunjuk menjadi Pusat Keunggulan Produk Vaksin dan Bio teknologi atau Center of Excellence on Vaccine and Bio-technology Product. "Maka negara-negara OKI seperti Maroko dan Tunisia datang ke sini untuk belajar bagaimana cara memproduksi vaksin dari Indonesia, kita dengan senang hati bisa sharing," ujar Direktur Utama Bio Farma M Rahman Roestan di Jakarta, Senin, (27/8).
Ia menambahkan, Bio Farma juga sudah menandatangani kerjasama dengan Arab Saudi. "Kerjasama kita transfer teknologi untuk memenuhi kebutuhan vaksinnya bukan hanya di Arab Saudi tapi juga di negara-negara Teluk," jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, dari sekitar 57 negara anggota OKI baru tujuh yang sudah memiliki pabrik vaksin, dan hanya Indonesia yang vaksinnya telah diakui. Dirinya menambahkan, vaksin Indonesia sudah digunakan di lebih dari 130 negara, sebanyak 49 di antaranya merupakan negara OKI.
"Jadi kita akan membantu negara OKI untuk membuat vaksin imunisasi dasar seperti polio, campak, tetanus, serta lainnya. Diharapkan nantinya mereka bisa memenuhi kebutuhan vaksinnya secara mandiri," jelasnya.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan, pemerintah Indonesia dan Islamic Development Bank (IsDB) telah mengadopsi “Strategi Kemitraan Negara Anggota” (Member Country Partnership Strategy-MCPS) 2016-2020 sebagai sarana terjalinnya kerjasama antara IsDB dan Indonesia sebagai negara anggota. Salah satu pilar dukungan utama untuk mengimplementasikan MCPS yakni program Reverse Linkages, yaitu kegiatan kerjasama pengembangan yang difasilitasi oleh IsDB.
"Jadi para anggota negara-negara menjadi peserta dan secara langsung menjadi perwakilan, dalam berbagi keahlian, pengetahuan, pengalaman investasi, pengalaman sukses, praktik terbaik. Tujuannya untuk mengatasi kendala pengembangan dengan memanfaatkan peluang yang sangat langka di negara-negara IsDB lainnya dalam sinergi yang saling menguntungkan," jelas Bambang pada kesempatan serupa.
Ia menambahkan, pada 27 Desember 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Presiden IsDB juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk melaksanakan program Reverse Linkages. Jadi Indonesia setuju untuk terlibat dalam 13 bidang kerjasama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika