REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan penutupan kedutaan Israel di Paraguay pada Rabu (5/9). Ini dilakukan beberapa jam setelah pemerintah baru Paraguay mengumumkan akan memindahkan kembali kedutaannya dari Yerusalem ke Tel Aviv.
Keputusan Paraguay menghancurkan upaya Israel untuk memperoleh pengakuan eksternal soal Yerusalem sebagai ibu kotanya. Sebelumnya Amerika Serikat (AS), Guatemala dan Paraguay membuka kedutaan besarnya di Yerusalem sebagai bentuk dukungan terhadap Netanyahu. Namun, sebagian besar negara tetap tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh kota dan mengatakan status akhirnya harus diatur dalam pembicaraan damai.
Menteri luar negeri Paraguay menyebut reaksi Israel 'tidak proporsional'. Presiden Paraguay Mario Abdo membela keputusannya sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perdamaian yang luas, abadi dan adil antara warga Israel dan Palestina.
"Paraguay adalah negara yang memiliki prinsip," kata Abdo melalui Twitter.
Abdo mulai berkuasa bulan lalu dan berasal dari anggota partai konservatif yang sama dengan pendahulunya Horacio Cartes. Cartes telah meresmikan kedutaan baru Paraguay di Yerusalem pada Mei lalu.
Palestina mengatakan menteri luar negeri mereka, Riyad al-Maliki, bertemu Abdo dua pekan lalu. Palestina memuji langkah terbaru Paraguay sebagai pencapaian diplomatik terbaru bagi Palestina.
"Menteri Maliki melakukan upaya besar selama pertemuannya dengan presiden baru yang menginstruksikan menteri luar negerinya untuk mengatur masalah itu," kata kementerian luar negeri Palestina dalam sebuah pernyataan.
Israel bertindak cepat setelah berita itu tersebar. Sebuah pernyataan dalam bahasa Inggris diterbitkan oleh kantor Netanyahu.
"Israel memandang keputusan luar biasa oleh Paraguay akan memperkeruh hubungan bilateral," tulis pernyataan dari kantor Perdana Menteri.
Status Yerusalem adalah salah satu hambatan tersulit untuk menempa kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Israel menganggap semua kota, termasuk sektor timur yang dianeksasi setelah perang 1967, sebagai ibu kotanya.
Namun Palestina, dengan dukungan internasional yang luas, menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Negosiasi antara kedua belah pihak terhenti pada 2014.
Pada Desember, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ini membalikkan kebijakan AS selama puluhan tahun dan membuat marah dunia Arab dan sekutu Barat. AS membuka kedutaan baru di Yerusalem pada 14 Mei. Guatemala dan Paraguay juga membuka kedutaan di sana setelah itu.
Netanyahu telah berusaha untuk membujuk negara lain agar mengikuti jejak negara-negara tersebut. Pada Rabu ketika bertemu dengan Perdana Menteri Bulgaria Boyko Borissov, Netanyahu mengaku menghargai keputusan Bulgaria untuk membuka konsulat kehormatan di Yerusalem.
"Dan saya harap, saya harap, saya berharap ini adalah langkah pertama menuju pembentukan kedutaan Bulgaria di Yerusalem," kata Netanyahu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika