REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 11 provinsi mengalami kekeringan sepanjang musim kemarau 2018. Terkait hal tersebut, BNPB telah menyiapkan anggaran dana siap pakai sebesar Rp 50 miliar untuk mengatasi kekeringan di daerah.
"Bantuan bersifat darurat dengan suplay air, pengadaan tandon air, sewa mobil tangki air, pembangunan bak penampung air, pembangunan sumur bor dan lainnya yang bersifat darurat," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis, Kamis (6/9).
Kekeringan masih terjadi di kabupaten Bogor. Salah satunya wilayah di desa Pasir Mukti, Citereup, Kabupaten Bogor, Selasa(21/8).
Meskipun sebanyak 11 provinsi mengalami bencana tersebut, diperkirakan kekeringan pada 2018 ini tidak banyak berpengaruh pada ketahanan pangan. Tidak banyak pertanian yang mengalami puso secara luas sehingga berdampak pada produksi pangan secara nasional.
Untuk mengatasi kekeringan, BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu dengan SKPD terkait mengirimkan air bersih melalui mobil tangki air. Jutaan liter telah didistribusikan kepada masyaarakat.
BPBD Provinsi Jawa Tengah dan 28 BPBD kabupaten/kota di Jawa Tengah telah mendistribusikan droping air bersih lebih dari 21,4 juta liter air menggunakan mobil tangki air. Begitu juga di Jawa Barat, BPBD mendistribusikan 4,3 juta liter air bersih, dan BPBD di Yogyakarta mendistribusikan lebih dari 6,5 juta liter air bersih.
Selain itu, BNPB juga melakukan upaya jangka panjang untuk mengatasi kekeringan melalui berbagai macam pembangunan. Seperti pembangunan waduk atau bendungan, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, pembangunan jaringan air bersih, meningkatkan pembangunan embung, konservasi tanah dan air, dan peningkatan kualitas lingkungan. Pembangunan ini juga diikuti gerakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pelestarian lingkungan hidup.
Sawah terdampak kekeringan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika