REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Beredarnya novel porno berbungkus buku pendidikan yang menyita perhatian publik harus segera diusut tuntas. "Munculnya novel porno yang sudah menyebar di lembaga pendidikan membuktikan Kemdikbud lemah dalam proses konrol sehingga harus diusut tuntas," kata anggota Komisi X DPR, Rohmani, di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurut anggota komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan itu, Kemdikbud telah lalai dalam menjaga identitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa kasus novel porno bisa masuk ke sekolah dasar (SD) adalah tragedi disorientasi pendidikan.

"Kejadian tersebut jadi simbol pendidikan kita mengarah pada nilai pragmatisme, degradasi moral bukan mencerdaskan," katanya. Sebagaimana diketahui, kata dia, menyebarnya novel porno ternyata telah sampai di beberapa wilayah dan Kemdikbud dianggap terlambat dalam mencegah kejadian tersebut.

Menurut dia, Pusat Kurikulum Buku (Puskurbuk) selaku pihak yang berwenang dalam menyeleksi buku pendidikan juga ikut bertanggung jawab. "Puskurbuk harus bertanggung jawab dalam kasus beredarnya novel porno. Dan pertanggungjawabannya tidak sekadar penarikan buku dari sekolah dasar tapi juga harus meminta maaf kepada publik," katanya.

Kejadian semacam itu, kata dia, bukan yang pertama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai kelalaian lagi. Ia mengatakan, kelemahan pendidikan oleh Kemdikbud bukan saja terletak dalam sistem pendidikannya tapi juga sistem pengawasan yang kurang mendapat perhatian.

"Bayangkan saja jika buku yang berbau dewasa sudah disuapkan sejak SD, bagaimana di tingkat SMP, SMA," katanya. Rohmani menambahkan, kasus novel porno hanya sekelumit dari sikap pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, yang hanya sibuk mengejar prestasi, tapi minim dalam pengawasan bahan ajar di sekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika