REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2019 mahasiswa dan lingkungan kampus diharapkan steril dari ajang kampanye capres-cawapres dan caleg.

Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prastiyo mengatakan kampus merupakan tempat pendidikan. Sekalipun KPU mengatur kampus boleh mengundang capres-cawapres untuk menyampaikan ide dan gagasannya dalam koridor akademik, bukan politik praktis.

"Kalau hanya diskusi boleh saja, tapi jika sampai menyampaikan visi dan misi, itu berarti kampanye dan hal itu dilarang UU Pemilu," kata Najih dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/9).

Menurutnya, sulit bagi capres dan cawapres yang diundang kampus tidak menyelipkan kepentingan politiknya. Namun ia menyangsikan, sangat sedikit sekali kemungkinannya di tahun politik dan masa kampanye seperti sekarang ini seorang capres dan cawapres tidak menyelipkan kepentingan politiknya ketika bertandang ke kampus.

Oleh karena itu, IMM berharap sudah sepantasnya pimpinan kampus bersikap bijak dalam memberikan izin setiap pelaksanaan kegiatan yang berbau politik. Para petinggi universitas semestinya menyadari dinamika politik yang tengah berjalan saat ini.

Najih menekankan kepada pimpinan kampus kampus Muhammadiyah mensterilkan area kampus segala bentuk kegiatan berbau politik, seperti kegiatan diskusi yang dibungkus kuliah umum, maupun aktivitas politik praktis lainnya.

"Kampus perlu dan wajib tetap menjaga netralitas kampus sebagai tempat dan ruang akademik. Mencegah dan menganitisipasi kehadiran capres-cawapres di ruang akademik. Apalagi, ada kemungkinan capres-cawapres akan melakukan kampanye," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika