REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tidak akan menghentikan program pengiriman mahasiswa asal Indonesia untuk belajar di Taiwan kendati ratusan mahasiswa asal Indonesia dikabarkan bermasalah di negara tersebut.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M Nasir mengatakan kabar miring mahasiswa yang diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan, tidak mempengaruhi kerjasama yang selama ini sudah dilaksanakan Kemenristekdikti.

“Saya sedang berkomunikasi terus dari kemarin. Yang bermasalah tersebut adalah mahasiswa yang berangkat tidak melalui jalur kerjasama dengan Kemenristekdikti,” tegasnya di Semarang, Kamis (3/1).

Dengan kata lain, jelasnya, mereka berangkat melalui calo serta agensi, di mana mereka berangkat sendiri setelah ditawarkan bisa masuk di perguruan tinggi di Taiwan. Tetapi ternyata tidak bisa diterima hingga akhirnya mereka harus bekerja di perusahaan.

Menurut Nasir hal ini sama saja dengan penipuan, sehingga ini di luar kewenangan Kemenristekdikti. Sementara yang akan dikirim ini sudah diminta terus untuk segera berangkat. Sehingga tindaklanjutnya pengiriman ini tetap berjalan sebanyak 320 calon mahasiswa berangkat bulan Januari hingga Februari 2019.

“Nanti bulan Maret hingga April 2019 kita siapkan 1.000,” jelasnya.

Ia menegaskan program Kemenristekdikti yang bekerjasama dengan delapan kampus di Taiwan sudah sangat jelas aturannya. Para mahasiswa nantinya belajar selama satu tahun di kampus dan dilanjutkan satu tahun magang di industri agar ilmunya bisa diterapkan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan ijazah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika