REPUBLIKA.CO.ID, MAKASAR -- Kericuhan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini, sangat disayangkan oleh stake holder pendidikan di daerah di Regional III.

Semua pihak sepakat, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mempercayakan proses pencetakan soal UN ke daerah.

''Tahun ini, gak boleh ada cerita UN kacau lagi. Kami minta, pencetakan soalnya di kembalikan lagi ke daerah jangan sentralisasi,'' ujar Komite Sekolah Sulsel, Bahtiar Adnan Kusuma, di Pra Konvensi UN, Ahad (22/9). 

Bahtiar menilai, dalam pelaksanaan UN tahun lalu, koordinasi antara pusat dan daerah lemah. Oleh karena itu, kelemahan UN tahun kemarin dinilai harus direformasi. Baik dari sistem, struktur, sampai pola kinerja.

''Jangan tersentralisasi, penyelenggaraan UN kembalikan lagi ke daerah. Kalau pencetakan di pusat, high cost pusat sebaiknya hanya mengontrol,'' katanya.

Bahtiar pun, menyayangkan tak ada keterbukaan dan sikap legowo dari pemerintah dengan kegagalan UN tahun lalu. Seharusnya, pemerintah meminta maaf pada masyarakat.

Menurut Salah seorang Kepala Sekolah di Samarinda, Armin, UN memang sangat diperlukan untuk mengetahui kualitas pendidikan. Namun, Ia menilai pelaksanaan UN ini sudah lama dipolitisasi. Sekolah, dituntut harus berhasil. Padahal, dalam pendidikan karakter, siswa tak harus berhasil di ujian tapi yang dilihat prosesnya.

''Jadi, di daerah-daerah muncul tim sukses.  Politisasi, UN harus dihentikan. Kalau perlu, kepala daerah bahkan presiden bilang gagal UN, tak apa-apa,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika