Jumat 11 Oct 2013 21:03 WIB

Aptisi: Perguruan Tinggi Diharapkan Bentuk Disiplin Antikorupsi

 Edy Suandi Hamid
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Edy Suandi Hamid

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perguruan tinggi diharapkan memiliki komitmen membentuk disiplin antikorupsi dan mengampanyekan efek buruk kejahatan korupsi melalui materi ajar.

"Perguruan tinggi sebagai tempat penggemblengan pendidikan juga perlu mengkaji strategi untuk menghentikan laju terjadinya kejahatan korupsi di negeri ini. Oleh karena itu perguruan tinggi sudah saatnya mengubah 'mindset' pola pendidikannya dengan memberikan materi ajar antikorupsi," kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid. di Yogyakarta, Jumat (11/10).

Dengan demikian, menurut Edy yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 'output' jangka panjangnya adalah generasi baru setelah era ini tidak lagi menciptakan korupsi sebagai budaya laten di Indonesia.

"Hal itu penting karena saat ini tersangka korupsi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari yang bergelar sarjana, master, doktor bahkan profesor, dan juga melibatkan hampir semua lembaga dan profesi. Hampir dapat dipastikan, tidak ada institusi yang saat ini terbebas dari korupsi, kondisi itu harus menjadi keprihatinan bersama," katanya.

Terkait dengan plagiasi, ia mengatakan, tindakan plagiasi yang dilakukan oleh para dosen senior dan junior bahkan yang bergelar doktor dan guru besar dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta baik untuk tujuan kenaikan jabatan, memperoleh sertifikasi maupun tujuan lain telah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan.

"Oleh karena itu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengimbau seluruh perguruan tinggi khususnya anggota Aptisi untuk melakukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif maupun represif," katanya.

Menurut dia, Aptisi yang memiliki anggota 3.218 perguruan tinggi swasta dengan 11.977 program studi dalam melakukan tata kelola tentu mengalami banyak permasalahan. "Oleh karena itu, dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola perguruan tinggi swasta, Aptisi minta agar diikutsertakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan," kata Edy.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement