REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ujian Nasional (UN), Sekolah Menengah Pertama (SMP), masih menyisakan banyak masalah. Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, menilai pengawas UN tidak serius mengawasi sesuai prosedur.
"Kesannya (masalah UN) lebih banyak muncul karena tidak seriusnya pengawas melakukan pengawasan sesuai prosedur yang dikeluarkan oleh BSNP," ujar Budi Santoso kepada Republika, Rabu (7/5).
Ia menuturkan berdasarkan laporan di daerah-daerah untuk UN SMP, ada temuan kebocoran jawaban soal di Mataram, NTB dan di Padang, Sumatera Barat. Bukti dokumen di sana ada.
Ia menjelaskan, Ombdsman di daerah sudah membentuk tim untuk mengawasi langsung pelaksanaan UN. Dalam pengawasannya itu, ia menambahkan, Ombudsman daerah melihat pengawas di dalam ruang tidak bekerja secara profesional. Padahal mereka tahu (anak-anak) mencontek dari lembar jawaban.
Menemui kejadian tersebut, Budi mengatakan, Ombudsman daerah kemudian meminta izin kepada pengawas independen untuk mengambil itu sebagai barang bukti ke polisi. "Jawaban itu memang ada. Di Sumbar, jawaban soal Matematika memang betul ada," katanya.
Ia menuturkan saat ini pihaknya baru menerima sebelas laporan pengaduan UN. Untuk di daerah pihaknya belum mengetahui secara pasti, karena masih melakukan pengawasan. Serta UN SMP masih berlangsung.
Pihaknya mengaku baru akan merekap laporan pengaduan UN SMA dan SMP pada Kamis, (8/5) besok. "Tahun ini di pusat 11 plus di provinsi sejauh yang saya ikuti tidak terlalu banyak," katanya.
Menurutnya, laporan pengaduan dari sisi kuantitas tahun ini menurun. Evaluasi sepintas dari sisi keterlambatan juah lebih baik dari tahun kemarin karena ada desentralisasi pencetakan. Selain itu persiapannya lebih matang. Serta perangkat seperti SOP, regulasi, lebih lengkap tahun ini.
Ia menuturkan evaluasi tahun ini menunjukan penyelenggaraan UN lebih baik. Meskipun kebocoran masih ada seperti lembar soal yang sobek, kualitas kertas yang jelek. Tapi secara frekuensi sedikit. "Persiapan tahun ini lebih matang. Lebih detail," katanya.
Budi memaparkan laporan pengaduan UN tahun kemarin untuk SMA dan sederajat mencapai 154 laporan. 37 persen ada di Jawa Barat, 20 persen lebih di NTT, 15 persen lebih di Sulawesi Tengah dan 10 persen lebih di Jabodetabek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika