REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta aparat kepolisian mengusut tuntas oknum yang mengedarkan kunci jawaban ujian nasional. Ia juga meminta pembocor soal UN diberikan hukuman yang setimpal.
"Kita berharap aparat kepolisian bisa menangkap dan menindak tegas oknum yang terbukti mengedarkan kunci jawaban ujian nasional (UN), baik tingkat SMP maupun SMA/sederajat," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (7/5).
Penyataan itu dikemukakan wali kota menyikapi adanya indikasi beredarnya kunci jawaban palsu saat pelaksaan UN tingkat SMP/sederajat di hari kedua Selasa (5/5). Dikatakannya, langkah tegas dari aparat kepolisian dapat memberikan efek jera bagi para pelaku yang ingin merusak kelancaran dan konsentrasi siswa dalam menghadapi UN setiap tahunnya.
"Kalau sudah ada oknum yang tertangkap dan ditidak tegas sesuai hukum yang berlaku, ke depan oknum-oknum yang ingin merusak kelancaran UN akan berpikir berulang kali untuk melakukan hal itu," kata Ahyar.
Wali kota mengaku, pengusutan terhadap oknum ini memang sulit, karena peluang transaksi untuk membocorkan soal atau kunci jawaban dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui jaringan internet dan sosial media. Apalagi, lanjutnya, kasus yang ditemukan oleh Ombudsman NTB terjadi di luar sekolah, sehingga penyebaran kunci jawaban atau kebocoran soal terlalu mudah dilakukan.
"Karena itu, penanganan kasus ini harus dilakukan secara koordinatif dengan pihak-pihak terkait," katanya.
Menurut dia, wacana pembentukan tim investigasi setiap menjelang UN ke depan memang perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah, pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. "Kalau di lingkungan sekolah, khususnya di Kota Mataram, pengawasan sudah dilakukan secara ketat dan maksimal. Kami yakin kebocoran kunci jawaban tidak terjadi untuk siswa di kota," katanya.
Kesimpulan tidak adanya kebocoran kunci jawaban di Kota Mataram itu, kata wali kota, diyakininya setalah melakukan koordinasi dengan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) setempat.
Kepala Dikpora Kota Mataram H Sudenom yang mendampingi wali kota menambahkan, kendati dari Ombudsman NTB menyebutkan telah menemukan siswa yang melakukan transaksi kunci jawaban. Namun, hingga kini ia belum melihat secara riil kunci jawaban itu.
"Kita belum melihat secara riil kunci jawaban itu, dimana dan siapa pelakunya. Sementara, sekolah-sekolah sudah melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur secara maksimal," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika