REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sulton Fathoni, melihat arahan Presiden Joko Widodo untuk pendidikan di Indonesia merupakan penguatan karakter. Maka itu, ia menegaskan PBNU akan mendorong agar Perpres bisa lebih fokus ke penguatan karakter tersebut.

"Jika menyimak penyataan (Rais Aam PBNU) KH Ma'ruf Amin dan rilis Staf Kepresidenan, Presiden fokus kepada penguatan karakter. Jadi, kami mendorong agar Perpres fokus kepada pendidikan penguatan karakter," kata Sulton saat dihubungi Republika.co.id, di Jakarta, Selasa (20/6).

Untuk formulanya seperti apa, ia menuturkan, PBNU tentu akan tetap mendorong agar kebijakan yang ada tidak sampai membuat sekolah formal berjalan hingga sore hari. Namun, Sulton mengaku sepakat saja untuk aspek penguatan karakter sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

PBNU berpendapat, lanjut Sulton, sekolah formal sebaiknya berjalan sampai sekitar pukul satu siang. Sehingga, waktu seterusnya bisa diisi pendidikan lain.

Sulton mengungkapkan, PBNU mendorong pukul satu sampai menjelang magrib fokus untuk jam-jam pendidikan keagamaan. "Itu sangat mempengaruhi dan membantu pembentukan karakter anak bangsa," ujar Sulton.

Terkait Permendikbud No.23 Tahun 2017, ia menegaskan PBNU telah memutuskan menolak kebijakan fullday school atau lima hari sekolah. Sebab, konsekuensi kebijakan itu akan menambah jam pelajaran anak-anak sekolah, tentu akan menjadi sampai sore hari.

Sulton menekankan itu jadi prinsip PBNU, walau nanti dari Permendikbud itu ditarik menjadi Perpres, yang dirasa tidak subtansial. Ia menilai perubahan Permendikbud ke Perpres itu lebih kepada penguatan cakupan dan daya paksa atas satu aturan yang dikeluarkan. "Itu lebih kepada penguatan cakupan dan daya paksa atas satu aturan hirarki suatu negara," kata Sulton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika