REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyambut baik keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang batal mengujikan delapan mata pelajaran (mapel) pada Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar (SD). Sebab, pemerataan infrastruktur disetiap sekolah di beberapa daerah belum optimal.

"Saya tentu sangat menyambut baik. Soalnya gagasan untuk mengujikan 8 mapel juga sangat mendadak, sudah jelang ujian," kata Ketua IGI Muhammad Ramli kepada Republika.co.id, Selasa (9/1).

Dia menjelaskan, untuk menambah mapel pada USBN SD tersebut pasti membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karenanya, menurut dia, lebih baik anggaran tersebut dimaksimalkan untuk menyejahterakan atau merekrut guru baru.

Sementara itu, berbeda dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang tidak setuju dengan soal isian pendek, Ramli menyatakan dukungannya atas kebijakan penambahan soal isian pendek pada USBN SD. Menurut dia, soal isian tersebut dinilai penting untuk mengukur kapasitas siswa.

"Kalau hanya pilihan ganda kan kemampuan siswa tidak akan bisa mengukur kemampuan anak. Kalau ada soal isian bakal ketahuan mana siswa yang mampu dan tidak," kata dia.

Meski begitu, menurut dia, sebelum menerapkan aturan tersebut, pemerintah harus meminimalisasi disparitas antara sekolah satu dengan lainnya di setiap daerah. Tentunya, dengan merealisasikan pemerataan kualitas pendidikan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajdir Effendy menegaskan, ujian standar berbasis nasional (USBN) sekolah dasar (SD) tahun ajaran 2017/2018 tetap mengujikan tiga mata pelajaran (mapel). Artinya, gagasan mengujikan delapan mapel pada USBN SD tidak bisa diterapkan tahun ini.

"USBN 8 Mapel belum diterapkan tahun ini," kata Muhadjir melalui pesan singkat kepada Republika.co.id, Selasa (9/1)

Ikuti Whatsapp Channel Republika