REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan Sekretariat Percepatan Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat di Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, di Kota Raja, Jayapura, Papua. Muhadjir menyatakan bahwa pembentukan tim ad hoc ini penting untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat.
Menurut Muhadjir, diperlukan pendekatan khusus dan tidak biasa untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat. Salah satu tugas tim adalah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Sedangkan pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu, tim juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi di luar Kemendikbud.
"Karena pendidikan itu tidak bisa dikerjakan oleh sektor pendidikan saja. Misalnya Kemendikbud sudah membangun unit sekolah baru, tetapi akses jalannya harus dibangun PU, nanti listriknya oleh ESDM, dan akses informasinya oleh Kominfo," kata dia, dalam keterangannya, Selasa (24/9).
Sementara itu, Staf Ahli Mendikbud bidang Hubungan Pusat dan Daerah, James Modouw mengatakan, beberapa program yang akan difokuskan untuk Papua dan Papua Barat di antaranya adalah penyediaan sekolah satu atap berpola asrama yang dimaksudkan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah. Dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah telah membangun 34 Sekolah Menengah Pertama (SMP) berpola asrama yang disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing daerah.
"Intervensi penyediaan sekolah sekolah di daerah terpencil itu menjadi prioritas. Terutama juga konektivitas bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet itu kita prioritaskan dulu. Kita coba selesaikan tahun ini," kata James.
Penerapan kurikulum kontekstual Papua dan Papua Barat disusun berdasarkan muatan lokal dan juga bahasa daerah yang bisa membantu kegiatan belajar mengajar. Terdapat kurikulum untuk masyarakat pemburu dan peramu, kurikulum masyarakat perdesaan, dan kurikulum masyarakat perkotaan.
Penguatan dalam bentuk bimbingan teknis implementasi dan pendampingan akan terus dilakukan. "Pembinaan mutu guru juga dilakukan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran," kata dia lagi.
Fasilitasi akses pendidikan bagi kelompok marjinal juga terus dilakukan pemerintah pusat. James mencontohkan, saat ini dukungan diberikan melalui Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) serta Kartu Indonesia Pintar kepada putra Papua dan Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika