REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Penguasaan literasi anak didik di Indonesia di nilai masih rendah. Hal ini mengutip data PISA (Programme for International Student Assessment) 2018 yang diumumkan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan hasil kajian tersebut harus dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perubahan yang lebih baik bagi dunia pendidikan di Indonesia.
”Mengacu dari skor PISA ini, kita ingin mendorong percepatan perubahan paradigma pendidikan kita, termasuk isu soal pendidikan itu adalah soal literasi,” ujar Huda dalam diskusi bertema ”PISA, Literasi dan Urgensi Road Map Bonus Demografi” di Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).
Dia menambahkan, dari laporan PISA ini kemudian muncul pertanyaan penyebab rendahnya literasi siswa Indonesia apakah karena minimnya ketersediaan fasilitas literasi atau memang karena minimnya minat baca masyarakat Indonesia?.
”Hasil survei kecil-kecilan saya membuktikan bahwa anak-anak kita sangat cenderung ingin membaca. Minat untuk membaca tinggi sekali. Problemnya enggak ada buku. Daerah-daerah yang terpencil, apalagi di tiga T (Terdepan, Terluar, dan Terbelakang) itu, anak-anak setiap hari yang dia lihat, tanah lagi, yang dia lihat tanah lagi. Enggak pernah dia lihat buku. Tak pernah menjumpai buku,” katanya.
Karena itu, menurut Huda, diperlukan afirmasi kebijakan yang serius dari pemerintah soal gerakan literasi. Sebab, hal ini menjadi pertahanan terbaik bagi bangsa. ”Bagaimana anak-anak cerdas, anak-anak yang berpikir terbuka. Itu adalah modal bagi masa depan bangsa ini,” urainya.
Laporan PISA, kata Huda, menunjukkan Indonesia dalam kondisi kritis, dimana banyak anak yang tidak memiliki kesempatan untuk sekadar memegang buku apalagi membacanya.
Dampaknya, mereka minim wacana dan pengetahuan. ”Kami di Komisi X akan mengawal semua yang sudah digagas (Mendikbud) on paper agar implementatif di lapangan,” katanya.
Peneliti Universitas Paramadina, Totok A Soefijanto, mengatakan, hasil laporan PISA ini harus dijadikan cambuk untuk berbenah agar ke depan Indonesia bisa menjadi lebih baik. ”Saya bersyukur dengan adanya ini, orang jadi perhatian semua. Yang tadinya tenang-tenang saja soal literasi, soal prestasi akademik, nah semua sekarang sudah mulai melihat,” katanya.
Karena itu, menurutnya, saat ini bagaimana menumbuhkan demam literasi di masyarakat. Masalah ini tidak boleh hanya dijadikan sebagai tanggungjawab pemerintah dan sekolah saja, namun harus menjadi urusan masyarakat secara luas.
”Sejak dalam keluarga, masyarakat, pemkot, pemkab, semua harus dilibatkan. Kita coba dorong membaca di tempat publik dan tempat umum. Kita sediakan pojok membaca,” tutur dia.
Pegiat Literasi yang juga Pendiri Pustaka Bergerak, Nirwan Ahmad Arsuka, mengatakan untuk meningkatkan literasi, diperlukan pendekatan yang radikal. Sebab, masalah ini jika tidak segera dibenahi maka Indonesia akan selalu tertinggal. ”Sebenarnya orang-orang Indonesia secara individual, orang-orang tertentu di Indonesia itu kemampuan matematika dan science luar biasa, tidak kalah dari para jenius di luar negeri. Tapi secara kolektif kita memang rendah dan itulah yang harus dibenahi,” katanya.
Langkah pembenahan radikal yang dimaksud, yakni bagaimana masalah ini tidak boleh dianggap hanya sebagai persoalan Kemendikbud semata. ”Seluruh pihak harus terlibat mengurusi peningkatan kemampuan warga, dan masyarakat kita memahami teks, memahami matematika, dan science,” urainya. Menurutnya, literasi harus menjadi gerakan nasional dimana semua pihak terlibat untuk memberikan yang terbaik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika