Kegiatan Persekolahan di NTB Disiasati Lewat Kelas Sementara

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mendorong pemulihan sekolah usai berakhirnya status tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, di Mataram, Ahad (9/9), mengatakan upaya menghadirkan kembali kegiatan belajar mengajar melalui kelas-kelas sementara dilakukan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

"Saat ini, tercatat sekitar 20 lembaga nonpemerintah dengan ratusan relawan bergotong royong dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Fokusnya memulihkan kondisi sekolah dan kondisi warga belajar," katanya.

Ari mengatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, juga memimpin apel Gerakan Kembali Sekolah di alun-alun Bumi Gora, kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Ahad. Para perwakilan lembaga/komunitas, guru, siswa, dan pemerintah daerah akan ikut dalam apel tersebut.

"Pak Menteri akan memberikan secara langsung dana bantuan atau tunjangan khusus bagi para guru terdampak gempa Lombok," ujarnya.

Ia menyebutkan tunjangan tersebut diberikan kepada 5.000 orang guru terdampak gempa di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Mataram. Sebelumnya, Kemendikbud bersama dinas pendidikan kabupaten/kota di NTB, melakukan pendataan guru terdampak gempa, untuk selanjutnya akan diberikan tunjangan khusus.

"Jumlahnya sekitar Rp 2 juta per bulan untuk non-PNS, dan Rp 1,5 juta per bulan untuk PNS. Tunjangan khusus ini diberikan selama enam bulan," ucapnya.

Ari menambahkan dalam masa tanggap darurat yang berakhir pada 25 Agustus, Kemendikbud telah mendirikan 112 tenda yang menjadi kelas-kelas sementara di berbagai wilayah Lombok. Selain itu, tercatat sebanyak 5.000 paket baju seragam dan perlengkapan sekolah telah dibagikan melalui Posko Pendidikan.

Layanan psikososial dan psikoedukasi, serta trauma healing diberikan kepada warga belajar. Segera, Kemendikbud juga akan menggulirkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) khusus siswa korban gempa Lombok. Ia menyebutkan total bantuan yang disiapkan Kemendikbud untuk pemulihan NTB pascabencana gempa sebesar Rp 258 miliar.

"Alokasi anggaran optimalisasi tersebut dijelaskan Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR pada 29 Agustus," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar), Hendrayadi, mengatakan, dua hari pascagempa pada Ahad (5/8) malam, pihaknya sudah menghimpun informasi dan data awal tentang kerusakan bangunan sekolah.

"Hasil pantauan kita, 37 sekolah SMP terkena dampak. Dua di antaranya rusak berat, yaitu SMPN 2 Gunung Sari dan SMPN 4 Lingsar, dari total jumlah SMP yang sebanyak 41 sekolah negeri dan 14 sekolah swasta," ujar Hendrayadi.

Hendrayadi memastikan, jumlah SMP yang rusak tersebut terbanyak di empat kecamatan terdampak paling parah, yaitu Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar, dan Narmada. "Walau kita punya data awal, tapi kita masih menunggu empat hari ke depan hasil asesmen mereka," katanya.

Ia memastikan semua sekolah yang rusak ringan dan sedang langsung ditangani di tahun ini. Selain SMP, tingkat SD pun tidak lepas dari dampak gempa. "Kita sudah melaporkan 158 SD, 109-nya adalah SD negeri. Dari 109 itu, 12 sekolah rusak berat yang akan ditangani oleh Kementerian PUPR," ucap dia.