LSI: Gerakan #2019GantiPresiden Untungkan PKS, Tapi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby menilai, adanya gerakan #2019GantiPresiden menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meski berdasarkan hasil survei elektabilitas partai dakwah itu belum aman. Menurut dia, gerakan yang diinisasi oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Mardani Ali Sera itu berdampak pada elektabilitas partai jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Kader maupun simpatisan PKS teredukasi dengan #2019GantiPresiden, menguntungkan PKS," kata dia di Kantor LSI, Jakarta Timur, Rabu (12/9).

Adjie mengatakan, selama ini gerakan #2019GantiPresiden selalu diasosiasikan dengan PKS. Meski gerakan diubah menjadi #2019PrabowoPresiden, ia menilai gerakan itu akan tetap menguntungkan PKS dalam meraih suara untuk Pemilihan Umum Legistlatif (Pileg) 2019.

"Tetapi tergantung sejauh mana PKS mengambil peran dalam #2019PrabowoPresiden itu," kata dia.

Meski menguntungkan PKS, efek ekor jas (coattail effect) dari pencapresan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno masih didominasi oleh Partai Gerindra. Pasalnya, kedua nama itu merupakan kader Partai Gerindra. Karena itu, perolehan elektabilitas Partai Gerindra berada di posisi dua dengan angka 13,1 persen.

Adjie mengatakan, pertai politik yang terasosiasi kuat dengan capres mendapatkan efek ekor jas yang maksimal. "Dalam koalisi Prabowo-Sandi, Gerindra adalah partai paling kuat asosiasinya," kata dia.

Selain itu, Adjie mengingatkan, PKS merupakan satu di antara lima partai yang masih harus berjuang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen. PKS sendiri memeroleh elektabilitas 3,9 persen, sementara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 2,2 persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,2 persen, Partai Persatuan Indondesia (Perindo) 1,7 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 1,4 persen.

"Dengan margin of error 2,9 persen, lima partai ini mungkin lolos, mungkin juga tidak lolos dalam mencapai PT 4 persen," ujar dia.

Pada Rabu (12/9), Mardani dan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Keduanya dilaporkan terkait dugaan makar atas video pernyataan 'ganti sistem' dalam gerakan #2019GantiPresiden.

Laporan tersebut diterima Bareskrim dengan nomor LP/B/1113/IX/2018/Bareskrim pada 12 September 2018. Laporan tersebut atas nama Komarudin yang merupakan Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (LBH Almisbat).

Salah satu advokat yang mendampingi pelaporan, Sanggam Indra, mengatakan, pernyataan ganti sistem dalam gerakan #2019GantiPresiden yang disampaikan oleh Ismail dan Mardani lewat media sosial dapat diduga sebagai bentuk upaya makar. Ia meyakini jal tersebut merupakan upaya mengganti sistem negara yang sudah baku dengan sistem yang selama ini dianut HTI.

“Itu dapat diduga sebagai bentuk upaya makar yakni keinginan mengganti sistem kenegaraan Indonesia yang sudah baku dan berlaku yakni dasar negara adalah Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem yang diperjuangkan oleh HTI,” kata Sanggam di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (12/9).