REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan jumlah data pemilih ganda dalam DPT Pemilu 2019 bertambah sebanyak 2,6 juta. Data pemilih ganda yang ditemukan oleh Bawaslu tersebut ada kemungkinan akan bertambah.
"Kami sekarang sudah menyisir data dari 460 kabupaten/kota, atau sebanyak 151.244.567 juta pemilih. Dari situ kami temukan data pemilih ganda sebanyak 2.612. 814. Atau jika dipersentase, sebanyak 1,7 persen data pemilih ganda," jelas Abhan ketika dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (13/9).
Kegandaan itu, lanjut Abhan, berdasar tiga elemen, yakni nama, nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir. Menurut dia, tiga elemen itu sudah valid untuk menentukan kegandaan data pemilih.
"NIK pun satu mesti valid, kalau memang Kemendagri bilang kan NIK tidak ada yang ganda. Yang dipegang Bawaslu kan terbuka semua datanya, bukan data yang diberi bintang," tutur Abhan.
Dia melanjutkan, data pemilih ganda yang saat ini ditemukan ada kemungkinan bertambah. Sebab, masih ada 54 kabupaten/kota yang data pemilihnya belum disisir oleh Bawaslu.
Adapun semua temuan data ganda ini diserahkan kepada KPU untuk ditertibkan. Selain diserahkan ke KPU pusat, temuan data ganda oleh Bawaslu ini juga diserahkan kepada KPU daerah.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya parpol koalisi Prabowo-Sandiaga Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda. Temuan ini berdasarkan penelusuran dari DPS Pemilu 2019 sebanyak 137 juta yang sebelumnya diserahkan kepada parpol.
Setelah parpol koalisi melakukan penyisiran kembali terhadap data pemilih tetap (DPT), ditemukan sebanyak 6,3 juta data pemilih yang masih ganda. Adapun jumlah DPT nasional Pemilu 2019 dari 34 provinsi telah ditetapkan sebanyak 185.732.093 orang. Jumlah ini terdiri dari 92.802.671 orang pemilih laki-laki dan 92.929.422 orang pemilih perempuan.
Para pemilih ini tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan dan 83.370 kelurahan/desa. Jumlah TPS yang disediakan untuk mengakomodasi para pemilih ini sebanyak 805. 075 titik TPS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika