REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan dilakukannya Ijtima Ulama II bertujuan untuk menyamakan suara antar ulama terkait dukungan di Pilpres 2019. Sebelumnya, pada Ijtima Ulama I, para ulama telah sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Ustaz Abdul Somad (UAS) serta Salim Segaf Aljufri.
Namun, dua nama cawapres tersebut tidak dapat diakomodasi oleh kubu Prabowo. Oleh karena itu, Yusuf mengatakan keputusan akhir arah dukungan akan diserahkan kepada para ulama melalui forum Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Ahad (16/9).
"Dikarenakan dua cawapres tidak terakomodir, maka sesuai mekanisme dan menjunjung tinggi rasa hormat pada tokoh nasional, kita kembalikan pada forum yang sama yaitu Ijtima yang kedua. Di sini akan dibahas tentang apa yang telah kita sampaikan dan seluruh perjalanan yang telah kita lakukan. Insya Allah hari ini akan keluar keputusan," kata Yusuf pada wartawan, dalam konferensi pers Ijtima Ulama II, Ahad (16/9).
Dalam Ijtima Ulama II ini, Yusuf mengatakan, akan ada sebuah pakta integritas. Pakta tersebut nantinya akan ditandatangani oleh kubu Prabowo. Setelah itu, para ulama dapat memutuskan sejauh apa dukungan dan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan.
"Jadi ijtima ini ada pakta integritas yang apabila ditandatangani, berarti tanda keseriusan Pak Prabowo dan Pak Sandi menjaga komitmen di pakta integritas itu," kata Yusuf.
Meskipun demikian, Yusuf masih enggan membeberkan isi pakta integritas tersebut. Satu hal isi pakta integritas yang ia katakan adalah bahwa GNPF tidak meminta jabatan apapun dari kubu Prabowo-Sandiaga.
"Kita berbuat lillahi ta'ala tanpa pamrih, tanpa ada bargaining. Kita berbuat demi kepentingan bangsa dan negara demokrasi, kepentingan umat Islam di Indonesia jangan sampai merasakan ketidak adilan. Kita butuh keadilan yang equal," kata dia.
Adapun isi pakta integritas lainnya menurut Yusuf akan ditunjukkan pada publik setelah ditandatangani oleh Prabowo-Sandiaga. "Di lain itu, ada beberapa poin. Ada 15 sekian dan nanti setelah ditandatangi akan diekspos ke seluruh media," katanya melanjutkan.
