REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan memperbaiki perbedaan data produksi pertanian yang saat ini dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan juga Badan Pusat Statistik (BPS). Perbaikan data produksi hasil pertanian ini untuk menghindari simpang siur data selama ini. 

Sebab, kata dia, data dari dua lembaga tersebut tak cocok. Ia pun mengaku akan mempertemukan Mentan, Mendag, dan Bulog terkait kisruh impor beras ini. 

"Memang yang punya data produksi hanya ada dua, pertanian dan BPS. Tapi ini juga enggak cocok. BPS berjanji memperbarui data itu. Dan mereka katanya sekarang sudah selesai mungkin diumumkan akhir tahun," ujar Darmin di Kompleks Istana Presiden, Kamis (20/9).

Lebih lanjut, Darmin juga mengaku tak percaya terhadap data produksi yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Alasannya, setiap tahun Kementan selalu menyebut surplus produksi beras nasional hingga 11 juta ton. Namun, hal itu tak sesuai dengan data di lapangan. 

"(Kementerian) Pertanian punya data satelit. Masalahnya data itu terlalu besar. Setiap tahun surplus 11 juta ton, terus kemana perginya? Angkanya terus tidak berubah. Itu yang sudah dicari solusinya. Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," tambahnya. 

Menurutnya, perbedaan data hasil produksi pertanian tersebut selalu membuat perdebatan di setiap kali rapat. Karena itu, Kemenko Perekonomian mempercayakan kepada BPS untuk mengumpulkan data hasil produksi pertanian. Data tersebut kemungkinan juga akan diumumkan pada akhir Desember nanti.

"Terserah Anda menganggapnya seperti apa, tapi angkanya surplusnya gede tiap tahun. Itu sebabnya kita selalu berdebat tiap kali rapat. Masalahnya adalah otoritas di bidang itu adalah pertanian. Masak perdagangan, itu urusannya dagang. Pertanian urusannya produksi," jelas Darmin. 

Baca juga, Moeldoko: Impor Beras Masih Diperlukan

Ikuti Whatsapp Channel Republika