REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP menegaskan akan mencopot kader partai yang mengalihkan dukungan mereka dari calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Ini menyusul adanya pengalihan dukungan yang dilakukan caleg Golkar kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kalau di PDIP aturan mainnya jelas, seluruh kader partai wajib hukumnya mendukung dan bakan menyukseskan agenda yang telah ditetapkan secara resmi oleh partai," kata Wakil Sekretaris Jendral PDIP Ahmad Basarah, Selasa (25/9) di Jakarta Pusat.

Dia mengatakan, dukungan terhadap pasangan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin sudah ditetapkan dalam rapat kerja Nasional. Artinya, dia melanjutkan, maka seluruh kader partai tanpa terkecuali wajib mendukung pak Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Basarah mengatakan, apabila ada kader partai yang tidak mendukung Kiai Ma'ruf amin atau bahkan secara nyata melakukan pembangkangan politik, partai akan memberikan sanksi kepada kader tersebut. Sanksi, dia mengungkapkan, mulai dari pencopotan dari jabatan sturktural di DPRD kabupaten/kota/provinsi maupun RI.

"Sampai pencabutan status keanggotaan itu aturan main yg berlaku di internal PDIP," kata Juri Bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) tersebut.

Seperti diketahui, sejumlah politikus Partai Golkar menggalang dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto/Sandiaga Uno. Mereka menyebut kumpulannya dengan nama Golkar Prabowo-Uno (Go Prabu).

Mereka menilai, Prabowo merupakan sosok yang pas untuk dicalonkan karena secara ideologis dan kultural mempunyai hubungan yang kuat dan dekat dengan Partai Golkar. Mereka berpendapat, melorotnya suara Partai Golkar menjadi partai menengah hasil beberapa lembaga survei penyebab utama adalah karena mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Ikuti Whatsapp Channel Republika