REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integritas (NETGRIT), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan pemberhentian sementara kampanye di daerah terdampak bencana alam dimungkinkan jika ada kesepakatan antara penyelenggara dan peserta Pemilu 2019. Dia pun mengingatkan agar tidak ada kampanye terselubung dalam pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat korban bencana alam.
"Kalau konteks kampanye dalam arti tahapan kampanye, memang enggak ada proses penundaan. Tahapannya kan tetap berjalan," ujar Ferry kepada Republika.co.id di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/10).
Namun, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga menyatakan, jika ada kesepakatan menghentikan sementara kegiatan kampanye karena pertimbangan sisi kemanusiaan maka hal itu bisa dilakukan. Kesepakatan harus melibatkan penyelenggara, pengawas, dan semua peserta Pemilu 2019.
"Jadi mungkin saja, dari artian proses kampanye tetap berjalan sesuai tahapan. Kemudian jika ada kesepakatan antara semua pihak, penundaan itu bisa dilakukan," tuturnya.
Akan tetapi, dia pun mengingatkan agar jangan sampai kesepakatan itu menimbulkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kampanye terselubung. Ferry mencontohkan adanya pemberian bantuan kemanusiaan yang dengan kemasan yang mencantumkan logo dan lambang parpol.
Jika ada temuan seperti ini maka sudah mengarah kepada bantuan yang berkamuflase dengan politik uang. Ferry menyebut bantuan yang dipolitisasi akan menjadi kontraproduktif dengan semangat pemulihan pascabencana alam.
"Sebaiknya tidak memberikan bantuan yang dibungkus dengan mencantumkan logo atau nomor parpol. Itu bisa jadi money politic," kata dia.
Baca Juga: Polemik Metode Kampanye di Daerah Bencana
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada KPU untuk menghentikan sementara waktu kampanye Pilpres 2019 di lokasi bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Penghentian sementara kampanye pilpres ini sebagai bentuk empati kepada warga yang terkena musibah.
"Yang penting saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Setop. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya," ujar Tjaho di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Kendati demikian, ia juga menyarankan jika kampanye tetap dilaksanakan di daerah bencana maka dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan kepada para korban. Tjahjo menilai cara ini lebih baik dibandingkan kampanye dengan orasi dan yel-yel.
"Kalau bantuan diterima dong. Kalau bantuan, ya, ndak papa. Malah lebih baik kalau kampanye di sana kirim bantuan air bersih makanan dan minuman. Yang penting jangan ada orasi dan yel yel. Semua berduka," jelas dia.
Presiden ke-6 RI yang juga Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun sebelumnya menyarankan agar kampanye di Sulawesi Tengah dihentikan sementara lantaran terjadinya bencana. Melalui video di Youtube pada Ahad (30/9), SBY meminta semua pihak bersatu padu dan membantu pemerintah serta masyarakat yang terkena musibah. "Sementara kegiatan kampanye kita hentikan dulu," kata SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika