REPUBLIKA.CO.ID, PALENBANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelayanan publik di Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami tetap berjalan walaupun belum maksimal. Pelayanan kepada masyarakat tetap dilaksanakan walaupun infrastruktur mengalami kerusakan.

Menurut dia, pelayanan publik antara lain dilaksanakan di bawah tenda yang telah dibuat pegawai dalam pelayanan publik tersebut. Ia mengeaskan pelayanan kepada masyarakat terutama bidang pemerintaan penting sehingga pemerintahan di daerah gempa dan tsunami tersebut harus tetap jalan.

Mendagri mengatakan, setelah terjadinya gempa dan tsunami, Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pendampingan kepada pemerintah daerah di Sulteng. "Ada sekitar 110 pegawai yang dikirim di lokasi gempa untuk memantau sekaligus membantu roda pemeritahan di provinsi yang terkena musibah tersebut," ujar dia, Kamis (11/10).

Yang jelas roda pemerintahan harus berjalan walaupun terjadi musibah gempa dan tsunami. Menurut dia, sekarang ini jajaranya sedang menginventarisir jumlah kantor, gedung dan tempat pelayanan publik yang mengalami kerusahan.

Begitu juga mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada terus didata karena gempa dan tsunami banyak menelan korban jiwa termasuk kalangan PNS. Tjahjo mengatakan, berdasarkan data ada 59 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di provinsi itu yang meninggal dan 40 staf atau PNS juga ikut menjadi korban meninggal dunia dan terbanyak di Palu.

"Upaya yang dilakukan antara lain pembenahan infrastruktur termasuk kantor dan tempat pelayanan publik yang mengalami kerusakan," kata dia.

Mendagri berkunjung ke Palembang menghadiri rapat koordinasi nasional sekaligus memberikan pengarahan kepada 700 peserta yang ikut dalam rapat tersebut.

TAKE 

Ikuti Whatsapp Channel Republika