REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar meminta bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa asal Lombok Utara. Menurut Najmul, banyak mahasiswa Lombok Utara yang sedang kuliah mengkhawatirkan kondisi ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya pascagempa.
"Kami harapkan semuanya mendapatkan keringanan dari biaya perkuliahan," ujar Najmul saat rapat koordinasi bersama Presiden Jokowi di Bandara Internasional Lombok, NTB Kamis (18/10).
Selain itu, Najmul juga berharap presiden membantu pembangunan Politeknik Negeri Lombok Utara. Rencananya, Politeknik tersebut diharapkan mampu berdiri, namun harapan tersebut sirna saat gempa melanda.
"Kami sedang menyelesaikan Politeknik Negeri Lombok Utara, begitu gempa warga mengharapkan ini bisa beridri. Kami mohon dorongan presiden agar Politeknik di Lombok Utara bisa berdiri," kata dia.
Presiden Jokowi didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melakukan rapat dengan Gubenur NTB Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dan bupati/wali kota terdampak gempa di Ruang VIP, Bandara Internasional Lombok (BIL).
Dalam rapat tersebut, Jokowi ingin mendengarkan secara langsung laporan dari Kementerian PUPR, kepala daerah terkait progres pembangunan pascagempa di NTB. Presiden mengatakan telah dilakukan penyederhanaan proses pencairan dana, dari prosedur yang semula 17 halaman menjadi hanya satu halaman.
"Cukup ditandatangini ketua kelompok masyarakat (Pokmas) yang telah terbentuk dan tandatangan PPK, uang sudah bisa dicairkan oleh Bank BRI melalui Rekening Pokmas," ucap Jokowi.
Dengan penyederhanaan itu, Presiden berharap, akan ada progres pembangunan, mulai dari fasilitas publik, seperti Sekolah, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dan Rumah masyarakat yang menggunakan konsep Risha, Riko dan Rika.
Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan baik sesuai aturan, Jokowi meminta seluruh pihak-pihak tekait untuk terus melakukan evaluasi terkait proses pencairan dana bantuan dan progres pembangunan yang sedang berjalan. Hal itu untuk menjamin kualitas pembangunan yang benar-benar tahan gempa dan akuntabilitas keuangan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik dimasa yang akan datang.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muldjono, dalam laporannya menyampaikan progres pembangunan fasilitas publik pascagempa di NTB berjalan dengan lancar. Mulai dari pembangunan sekolah dengan, Rumah Sakit, rumah ibadah dan infrastruktur, progresnya ada yang sudah selesai dan telah difungsikan, dan ada juga yang sedang dalam proses pengerjaan.
Sedangkan terkait dengan pembangunan rumah masyarakat terdampak, saat ini jumlah rusak berat yang telah terverifikasi sebanyak 72.028 rumah, yang telah diterbitkan SK bupati/walikota 71.676 rumah. Sedangkan jumlah rusak berat yang rekening terisi sebanyak 7.036 Kepala Keluarga (KK).
"Dengan penyederhanaan proses pencairan bantuan gempa oleh presiden akan memberikan dampak besar terhadap kelancaran proses pembangunan rumah masyarakat terdampak di NTB," kata Basuki.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan apresiasi terhadap penyederhanaan proses pencairan dana bantuan. Ia mengimbau bupati dan wali kota segera berkoordinasi terkait pembentukan Pokmas agar dana bantuan dapat segera dicairkan.
"Semoga dengan penyederhanaan proses pencairan tersebut akan membawa dampak besar untuk kelancaran rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB," ungkap Zulkieflimansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika