REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin, mengungkapkan, sistem khilafah sebenarnya bukan ditolak di Indonesia, tapi secara otomatis tertolak. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang dibangun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan.

"Ada yang tanya kenapa khilafah ditolak? Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak. Kenapa tertolak, karena menyalahi kesepakatan," ujar Kiai Ma'ruf saat memberikan tausiyah dalam acara Halaqah Alim Ulama dan Silaturahim Pengasuh Pondok Pesantren se-Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (22/10).

Karena itu, menurut Kiai Ma'ruf, sebenarnya khilafah itu tidak perlu diperdebatkan lagi di Indonesia. Karena, menurut dia, khilafah jelas bertentangan dengan apa yang disepakati di Indonesia. "Jadi, sebenarnya gampang saja. Nggak perlu metenteng-metenteng karena khilafah memang menyalahi kesepakatan," ucapnya.

Bukan hanya khilafah, menurut Kiai Ma'ruf, semua sistem yang menyalahi kesepakatan di Indonesia juga akan tertolak di Indonesia, seperti kerajaan atau keamiran. Menurut Kiai Ma'ruf, semua sistem negara itu sebenarnya juga Islami, tapi sayangnya tidak pas jika diterapkan di Indonesia. "Bukan hanya khilafah, semua yang menyalahi kesepakatan juga tertolak, seperti kerajaan," kata Kiai Ma'ruf.

Ketua Umum MUI ini mengatakan, ke depannya kesepakatan-kesepakatan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa harus dijaga oleh para ulama dan kiai. Dengan demikian, Indonesia tidak terjebak dalam konflik seperti halnya negara-negara Timur Tengah. "Setiap upaya merusak kesepakatan ini harus kita jaga supaya tidak ada kegaduhan yang membuat negara ini bubar," ujar Kiai Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika