REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (31/10), dapat merespons gejolak ekonomi global dan juga tantangan domestik. APBN 2019 bertujuan untuk mendukung investasi dan daya saing Indonesia dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia.
"Dengan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespons dinamika volatilitas global, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal," ujar Sri Mulyani saat jumpa pers di Jakarta.
Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antar kelompok pendapatan dan antar wilayah.
"Dari sisi kemandirian, APBN 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang," ujar Ani.
APBN 2019 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, tingkat inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 15.000 dan suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen. Asumsi kurs mengalami perubahan signifikan dari draf awal yang ditetapkan sebesar Rp 14.400 per dolar AS, mengingat masih tingginya ketidakpastian global pada 2019. Selain itu, harga ICP minyak diputuskan 70 dolar AS per barel, lifting minyak 775 ribu barel per hari dan lifting gas 1.250 ribu barel setara minyak per hari.
Dari asumsi tersebut, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun. Dengan postur APBN 2019 itu, maka defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp296 triliun atau sekitar 1,84 persen terhadap PDB.
Dari pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 378,3 triliun dan hibah Rp 400 miliar. Sedangkan dari belanja negara, pagu belanja pemerintah pusat ditetapkan Rp 1.634,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun.
Belanja pemerintah pusat ini akan dimanfaatkan untuk membangun sumber daya manusia (SDM), efektifitas perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, pengadaan infrastruktur, efisiensi birokrasi dan mengantisipasi ketidakpastian. "APBN 2019 disusun secara seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dinamika perekonomian global yang tengah bergerak menuju keseimbangan baru dan prospek domestik ke depan," katanya.
Baca juga, Rapat Paripurna DPR Sepakati RAPBN 2019
Ikuti Whatsapp Channel Republika