REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemimpin House of Representative Amerika Serikat (AS) dari partai Demokrat Nancy Pelosi mengatakan anggota Kongres dari partainya siap mengawasi tugas presiden. Mereka mengabaikan ancaman dari Gedung Putih akan adanya peperangan politik jika Demokrat meluncurkan investigasi terhadap pemerintahan Donald Trump.
"Kami memiliki tanggungjawab pengawasan konstitusi, ini bukan berarti kami mencari pertarungan, tapi artinya kami akan melihat apa yang dibutuhkan untuk maju, maka kami akan melakukannya," kata Pelosi, Kamis (8/11).
Dewan komite Demokrat di House of Representative diharapkan akan segera memulai investigasi terhadap Trump. Demokrat dikabarkan akan mulai melakukan investigasi terhadap pajak penghasilan yang sudah lama disembunyikan Trump, kemungkinan adanya konflik kepentingan antara pemerintahan dan bisnisnya serta kolusi yang dilakukan ia dengan Rusia dalam mengintervensi pemilihan presiden 2016.
Pelosi mengatakan kepala-kepala komite akan memutuskan bagaimana proses investigasi tersebut. Ia menambahkan mereka akan memberikan rekomendasi dalam pertemuan para anggota partai Demokrat di Kongres.
"Tapi Anda bisa pastikan satu hal, ketika kami menjalani langkah ini, kami tahu apa yang akan kami lakukan dan kami akan melakukannya dengan baik," kata perempuan berusia 78 tahun tersebut.
Sebelumnya, Trump mengancam akan menggagalkan semua upaya yang mengarah pada setiap perlaku non-partisan yang dilakukan oleh Demokrat. Ia juga mendesak Senat melakukan investigasi terhadap partai Demokrat. Dalam pemilihan paruh waktu partai Republik berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di Senat.
"Kami akan melakukan hal yang sama dan pemerintahan akan terhenti dan saya akan menyalahkan mereka," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Sementara ,Trump tidak memiliki kewenangan meminta Senat melakukan investigasi. Kepala Senat dari partai Republik Mitch McConnell menolak berkomentar tentang kemungkinan adanya investigasi balasan yang pertama kali Trump ungkapkan di akun media sosial Twitternya.
Sebelum pemilihan umum paruh waktu 6 November lalu Trump tidak pernah mengalami penolakan di Kongres. Kemenangan Demokrat di House of Reprensentative akan mengakhiri kekuasaan tunggal yang selama ini ia miliki.
"Rakyat Amerika meminta akuntabilitas dari pemerintahan mereka, Trump dan pemerintahannya mungkin tidak akan menyukainya tapi mereka harus bertanggungjawab kepada hukum dan rakyat Amerika," kata anggota House of Representative dari partai Demokrat, Jerrold Nadler di akun Twitternya.
Nada saling serang itu mungkin dapat menunjukkan apa yang akan terjadi pada sisa dua tahun pemerintahan Trump. Nadler yang pernah disebut Trump sebagai peretas politik paling mengerikan adalah salah satu dari empat petinggi Demokrat yang sempat berselisih dengan presiden AS ke-45 itu.
Nadler akan menjadi ketua komite bidang hukum di House of Representative. Selain Nadler, ketiga pejabat tinggi Demokrat lainnya ialah Elijah Cummings yang akan menjadi ketua komite pengawasan, Adam Schiff yang menjadi ketua komite intelijen dan Maxine Waters yang menjadi ketua komite pelayanan finansial.
Keempat orang tersebut pernah diserang Trump secara personal. Trump menyebut Schiff sebagai orang yang jorok dan Waters sebagai orang yang memiliki IQ rendah. Para kepala komite tersebut adalah anggota partai Demokrat dengan jabatan paling tinggi.
Mereka memiliki wewenang untuk meminta dokumen dan keterangan dari pejabat Gedung Putih dan tokoh dalam tim kampanye Trump dan orang-orang penting di bisnisnya. Mereka juga memiliki kekuasan untuk mengeluarkan surat perintah pengadilan jika diperlukan.
"Saya berencana untuk menyoroti penipuan, sampah, dan pelanggaran yang dilakukan pemerintahan Trump, saya ingin menyelidiki seluruh penjabat senior di seluruh pemerintahan yang telah menyalahgunakan kekuasan dan membuang uang pembayar pajak, juga keputusan Presiden Trump dalam bertindak demi kepentingan finansialnya sendiri," kata Cummings.
Waters mengatakan Kongres yang dikontrol partai Republik telah mengabaikan tugas mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Menurutnya, hal itu membuat pemerintahan Trump berjalan dengan koruptif dan membuat kebijakan yang distruktif.
"Sangat penting untuk kami meminta pertanggungjawaban kepada pemerintahan Trump dan badan pemerintahan dibawah yuridiksi komite-komite House of Representative," kata Waters.
Serangan pertama diprediksi akan datang dari Richard Neal yang akan menjadi ketua komite House Ways and Means. Komite itu memiliki yuridiksi pajak, tarif, dan sejumlah kebijakan dan program yang berhubungan dengan keuangan.
Neal pernah mengatakan ia akan meminta catatan pajak Trump ke Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin. Hal itu bisa mendorong penyelidikan lebih jauh terhadap dokumen-dokumen yang selama ini ditutup-tutupi pemerintahan Trump.
Schiff juga menyatakan akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pencucian uang dari Rusia di bisnis milik Trump, serta dugaan Rusia memiliki hubungan finansial dengan presiden AS tersebut. Sementara itu, Nadler akan mencari celah untuk menjatuhkan Trump dengan hasil investigasi yang dilakukan Robert Mueller. Mueller adalah seorang jaksa khusus yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden tahun 2016.
Baca: Trump Ancam Demokrat Jika Selidiki Pemerintahannya
Ikuti Whatsapp Channel Republika