REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lembaga penelitian Amerika Serikat (AS) menyebut Cina telah membangun fasilitas baru di Kepulauan Paracel, Laut Cina Selatan.
Jalur air strategis itu telah diklaim hampir seluruhnya oleh Cina. Cina terus membangun instalasi militer dan lainnya di pulau-pulau buatan dan terumbu karang di sana. Tindakan Cina itu telah membuat marah Washington.
The Asia Maritime Transparency Initiative dari Washington Center for Strategic and International Studies mengatakan sebuah gambar menunjukkan bangunan baru di Bombay Reef. Bangunan itu dilengkapi dengan panel surya.
"Perkembangan ini menarik mengingat lokasi strategis Bombay Reef, dan kemungkinan bahwa pengerahan cepat struktur dapat diulang di bagian lain dari Laut Cina Selatan," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
Fasiltas baru itu diduga untuk penggunaan militer. "Terumbu karang itu berbatasan langsung dengan jalur pelayaran utama yang membentang antara Paracel dan Kepulauan Spratly di selatan, menjadikannya lokasi yang menarik untuk memperluas radar Cina atau menyalurkan pengumpulan intelijen atas jalur laut penting itu," kata kelompok itu.
Kementerian Pertahanan Cina tidak menanggapi permintaan untuk komentar.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan kedaulatan Cina atas Kepulauan Paracel tidak diperdebatkan. Menurutnya tidak ada yang salah dengan tindakan Cina yang melakukan pekerjaan konstruksi di wilayahnya sendiri.
"Mengenai situasi khusus yang Anda sebutkan, saya tidak memahaminya," kata Geng.
Vietnam juga mengklaim Paracel. Kementerian luar negeri Vietnam tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Secara terpisah, sebuah koran yang dikelola negara mengatakan pada Rabu bahwa Cina harus lebih fokus pada pembangunan fasilitas sipil di pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Hal itu dinilai diperlukan untuk menghilangkan ketakutan regional tentang niat Ciina.
Dalam komentarnya, China Study Times mengatakan ada "potensi risiko perang" untuk wilayah di sekitar negara seperti Laut Cina Selatan.
"Intervensi militer luar yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Tanpa kekuatan pencegahan dari militer kita di Laut Cina Selatan, maka melindungi perdamaian dan stabilitas regional hanyalah tindakan kosong dan gagal memenuhi apa yang kita inginkan," kata surat kabar itu.
Namun, menurut surat kabar itu harus ada peran yang lebih besar bagi pihak non-militer di Laut Cina Selatan. "Fasilitas di terumbu karang dan pulau-pulau di Laut Cina Selatan harus lebih bermanfaat untuk sipil," tulis surat kabar itu.
Itu berarti harus ada lebih banyak pembangunan mercusuar, bandara sipil, pencarian dan penyelamatan maritim, penelitian ilmiah, dan peramalan cuaca. "Pemerintah Cina telah berulang kali katakan, setelah selesainya fasilitas pulau, mereka akan secara aktif menyediakan produk dan layanan keamanan publik yang relevan untuk negara-negara regional, "kata surat kabar itu.
Ini akan membantu masyarakat internasional dalam hal seperti operasi kontra-teror dan anti-pembajakan, untuk bersama-sama melindungi perdamaian dan keamanan di Laut Cina Selatan. Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Brunei juga mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan.
Cina telah sering mengecam AS dan sekutu-sekutunya untuk kebebasan operasi angkatan laut dekat pulau-pulau yang diduduki Cina. AS, pada awal bulan ini kembali mendesak Cina menghentikan militerisasi Laut Cina Selatan.
Cina mengatakan, pihaknya memiliki hak untuk membangun "fasilitas pertahanan yang diperlukan" pada wilayahnya sendiri. Cina mendesak Washington untuk menghentikan pengiriman kapal perang dan pesawat militer dekat pulau-pulau yang diklaim Beijing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika