REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascaserangan mematikan, Kelompok Pemberontak di Papua mengaku siap bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia. Mereka pun mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Dalam tuntutannya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Sebby Sambom meminta pemerintah menyetujui pembicaraan damai seperti di Aceh yang menjadikan daerah itu semiotonomi atau referendum kemerdekaan sebenarnya layaknya Timor Timur.
Ihwal serangan yang terjadi di Kabupaten Nduga, Sambom meyakinkan bahwa gerakannya yakin proyek itu dilakukan oleh militer Indonesia. "Proyek itu dilaksanakan militer," ujarnya seperti dilansir AP.
Serangan di Kabupaten Nduga menewaskan 19 orang. Korban adalah pekerja yang sedang melaksanakan proyek pembangunan jembatan Trans Papua.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengejar dan menangkap para pelaku penembakan terhadap 19 pekerja pembangunan di Distrik Yigi. "Saya juga telah memerintahkan pada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut," ujar Jokowi.
Saat ini, lanjut Jokowi, Panglima TNI dan Wakapolri telah berada di Papua guna menangani aksi penyerangan dan penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Presiden pun menyampaikan duka citanya terhadap para korban pembantaian.
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Nduga, Papua, bukanlah perbuatan kriminal biasa.
Ia menyebutkan, TNI-Polri akan membentuk tim keamanan untuk memperlancar pembangunan di wilayah Nduga. "Ini bukan kriminal biasa dan ini adalah perbuatan yang sangat keji sehingga TNI-Polri akan tindak tegas untuk menangani masalah ini dengan harapan agar masyarakat akan tenang," ujar Hadi dalam keterangan pers yang Republika.co.id terima, Kamis (6/12).
Ia pun mengatakan, aparat akan segera menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Menurut Hadi, para pelaku akan ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. TNI-Polri, kata dia, akan membentuk tim keamanan untuk memperlancar proses pembangunan di wilayah Nduga.
"TNI dan Polri akan membentuk tim keamanan untuk memperlancar proses pembangunan di wilayah Kabupaten Nduga dan nanti segera dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR," kata mantan kepala staf Angkatan Udara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika