REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA -- Sukses dengan Smallholder livelihood Development Program (Solid), Badan Ketahanan Pangan (BKP) bertekad akan melanjutkannya dengan proyek baru. Yakni, pengembangan korporasi usaha (PKU) di 12 provinsi. Hanya saja, dana yang digunakan untuk progam baru ini tidak lagi berasal dari pinjaman IFAD, tapi bersumber dari APBN 2019 juga melibatkan dana pendampingan dari pemerintah daerah. 

"Insya Allah, pada Januari 2019, program PKU ini akan dilaunching," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi kepada Republika.co.id, di Halmahera Utara, kemarin. 

Dikatakan Agung dana yang akan dialokasikan untuk PKU bersumber dari APBN 2019. Sementara sasaran program ini, juga tak jauh berbeda dengan program Solid. Hanya saja, program ini tidak lagi dialokasikan kepada penerima program Solid.

"Tahun ini program Solid berakhir dan akan diserahkan ke pemerintah daerah (provinsi). Dan PKU ini dirancang berdasarkan hasil lesson learned program Solid yang telah berlangsung selama enam tahun," katanya.