REPUBLIKA.CO.ID, HALMAHERA -- Sukses dengan Smallholder livelihood Development Program (Solid), Badan Ketahanan Pangan (BKP) bertekad akan melanjutkannya dengan proyek baru. Yakni, pengembangan korporasi usaha (PKU) di 12 provinsi. Hanya saja, dana yang digunakan untuk progam baru ini tidak lagi berasal dari pinjaman IFAD, tapi bersumber dari APBN 2019 juga melibatkan dana pendampingan dari pemerintah daerah.
"Insya Allah, pada Januari 2019, program PKU ini akan dilaunching," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi kepada Republika.co.id, di Halmahera Utara, kemarin.
Dikatakan Agung dana yang akan dialokasikan untuk PKU bersumber dari APBN 2019. Sementara sasaran program ini, juga tak jauh berbeda dengan program Solid. Hanya saja, program ini tidak lagi dialokasikan kepada penerima program Solid.
"Tahun ini program Solid berakhir dan akan diserahkan ke pemerintah daerah (provinsi). Dan PKU ini dirancang berdasarkan hasil lesson learned program Solid yang telah berlangsung selama enam tahun," katanya.
Intinya, ucap Agung, program PKU ini juga masih membidik warga miskin di daerah rawan pangan. Sehingga diharapkan, dengan bantuan yang diberikan melalui program PKU ini, kesejahteraan warga miskin itu semakin membaik.
Dikatakan Dr Benny Rachman APU, Ahli Peneliti Utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementan, konsep PKU mencakup hulu hingga hilir. Artinya, program ini mulai dijalankan dari daerah sumber produksi hingga akhirnya menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
"Kalau di Solid, ada petani-petani yang tergabung di federasi dan menghasilkan bahan produk. Nah, di PKU ini, kita ingin bahan baku itu menjadi produk olahan," kata Benny.
Karena itu, kata dia, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan pebinis yang telah maju yang ada di daerah masing-masing penerima bantuan PKU. Benny menyebutkan, ada 12 provinsi yang menjadi pilot project program baru BKP di 2019. Di antaranya, Provinsi Jabar, Jateng, Banten, DIY, Lampung, Sulsel, NTB dan NTT.
"PKU ada di satu desa setiap provinsi. Di satu desa percontohan itu, ada satu gabungan kelompok tani (gapoktan). Dan masing-masing gapoktan terdiri dari lima kelompok tani dengan jumlah anggotanya 15 petani setiap kelompok," kata Benny.
Namun, mereka yang berhak menerima bantuan itu memiliki sembilan kriteria. Di antaranya, daerahnya rawan pangan, warganya miskin, rumahnya tidak berlantai, dan tidak memiliki lahan garapan. "Setiap kelompok akan mendapatkan bantuan Rp 50 juta. Selain itu, tidak hanya dalam aspek budidaya saja bantuan yang diberikan, tapi juga menyangkut pemasarannya dengan menemukan mereka dan pebisnis," kata Benny.
Untuk itu, pihaknya pun akan menyiapkan tenaga-tenaga pelatih agar program PKU berjalan sukses seperti halnya Solid. "Kita sudah siapakan juga. Tak hanya itu, kita juga ajak Disnas perdagangan, dinas perindustrian, BPOM dana juga instansi terkait lainnya," ujar Benny.
Kepala BKP Agung Hendriadi berharap, petani menjual ke pengumpul, kios, dan pasar dengan harga yang ditentukan mereka. Namun, melalui PKU, kata dia, diharapkan desa-desa terpencil dapat mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika