REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah Desa Mandiri meningkat tajam sejak dikucurkan dana desa pada 2015. Kepala BPS Kecuk Haryanto menyebutkan terjadi kemajuan desa yang luar biasa.
Sejak 2015, ujar Kecuk, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp 187 triliun. Dana desa kitu dikawal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Menteri Desa Eko Priyo Sandjojo.
Dibandingkan keadaan pada 2014, terjadi kemajuan yang membesarkan hati karena jumlah Desa Mandiri meningkat dari 2.894 desa atau 3,93 persen dari jumlah seluruh desa pada 2014 menjadi 5.559 desa Mandiri atau 7,55 persen pada 2018. "Suatu kemajuan hampir 200 persen sebagai lompatan yang sangat tinggi," kata Kecuk.
"Sebaliknya jumlah desa tertinggal menurun dari 19.750 desa atau 26,81 persen dari seluruh desa yang ada menjadi 13.232 desa atau 17,96 persen dari seluruh jumlah desa, suatu penurunan yang dramatis," ujar dia menambahkan.
Dalam laporan BPS yang baru saja dikeluarkan itu, tercatat jumlah Desa Berkembang meningkat dari 69,26 persen di tahun 2014 menjadi 74,49 persen atau 54.479 Desa. Ini berarti bahwa Desa Tertinggal berkurang dengan 5.918 Desa dan Desa Mandiri bertambah sebanyak 2.865 Desa, atau menjadi dua kali lipat dalam empat tahun program pembangunan desa dan masyarakat desa yang dikawal oleh Kementerian Desa, PD dan Transmigrasi, suatu kemajuan yang luar biasa.
Pembangunan yang dibiayai dengan dana desa itu dipergunakan juga untuk sarana desa seperti jalan, jembatan dan sarana umum seperti pasar dan sarana kebutuhan dasar lainnya seperti klinik dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan ini rupanya merangsang masyarakat desa membangun sarana tambahan seperti rumah obat atau apotik dan pelayanan modern lainnya seperti tempat penjualan LPG untuk keperluan umum yang meningkat karena penduduk makin menikmati hidup modern.
Selanjutnya dikabarkan oleh Haryono Suyono, Ketua Tim Pakar Menteri Desa PDTT, bahwa antara 2014 sampai waktu pendataan awal Mei lalu terdapat kemajuan pada hampir semua demensi desa. Kemajuan yang cepat terjadi pada demensi pemerintahan yang secara otomatis terangsang karena harus melayani masyarakat yang makin modern berkat adanya pembangunan berbagai sarana desa yang gegap gempita.
Demensi pelayanan dasar relatif lamban karena masyarakat perlu belajar menjadi masyarakat modern, belajar hidup modern, tidak membuang kotoran sembarangan dan pola kehidupan yang sama sekali berubah tidak seperti maunya sendiri. "Ini suatu perubahan sosial yang menarik karena berubah menjadi penduduk dan keluarga Indonesia sebagai bagian dari penduduk modern dunia," ujar Haryono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika