Senin 17 Dec 2018 13:04 WIB

PSI dan Tema-Tema Kontroversial yang Diusungnya

PSI menentang poligami dan perda berlandaskan agama.

Rep: Rizkyan Adiyudha, Ali Mansur/ Red: Muhammad Hafil
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan keterangan pers terkait sikap partai pada Pemilihan Presiden 2019 di Jakarta, Sabtu (11/8).
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan keterangan pers terkait sikap partai pada Pemilihan Presiden 2019 di Jakarta, Sabtu (11/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai partai baru, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beberapa kali mengusung isu-isu yang menyita perhatian publik. Hal ini membuat PSI mendapat cibiran, baik dari mitra koalisinya maupun pesaingnya.

Yang terakhir, PSI berencana menggagas larangan berpoligami bagi pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dilakukan guna memperjuangkan keadilan bagi perempuan Indonesia.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan poligami jika lolos ke parlemen," kata Ketua Umum PSI Grace Natali dalam keterangan remsi, Selasa (11/12).

Pernyataan itu diungkapkan Grace saat mengisi kegiatan 'Keadilan untuk Semua, Keadilan untuk Perempuan Indonesia' di Surabaya. Grace mengatakan, praktik poligami menyebabkan ketidakadilan bagi kaum hawa.