REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay menanggapi surat terbuka kepada Ketua Dewan Kehormatan, Amien Rais oleh lima pendiri PAN. Kelima pengirim surat terbuka tersebut adalah Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Goenawan Mohamad, Toeti Heraty, dan Zumrotin. Dalam surat itu, mereka meminta agar tokoh reformasi itu segera mengundurkan diri dari jabatannya.
"Surat terbuka yang disampaikan kepada Amien Rais dinilai tidak kontekstual dan sarat dengan kepentingan politik jangka pendek. Surat itu jelas bertujuan untuk memecah belah konsentrasi PAN dalam menghadapi pemilu, khususnya pilpres yang akan datang," ujar Saleh saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (26/12).
Saleh menambahkan, sebagai pendukung solid Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, PAN dan khususnya Amien Rais, dinilai sangat kontributif dan produktif dalam membangun jaringan dan basis dukungan bagi pemenangan Prabowo-Sandi. "Wajar saja jika ada segelintir orang yang tidak suka karena kepentingan politiknya secara personal maupun komunal terganggu," tutur Saleh.
Oleh karena itu dia meminta agar Amien Rais dan PAN tentu tidak perlu menganggap serius terhadap surat tersebut. Sebab, ada banyak keanehan dan keganjilan dari surat tersebut yang perlu dipertanyakan. Keganjilan dan keanehan itu, antara lain, surat tersebut ditulis dan ditandatangani oleh mereka yang sudah lama sekali tidak aktif dan tidak mengikuti isu dan arah perjuangan politik PAN.
"Karena itu, tidak jelas landasan dan pijakan mereka dalam menulis surat tersebut," tegasnya.
Lanjut Saleh, fakta menunjukkan bahwa Amien Rais masih tetap konsisten dalam memperjuangkan reformasi dan berupaya membawa perbaikan bagi bangsa Indonesia. Kalaupun ada perbedaan dengan pemerintah yang berkuasa, itu harus dimaknai sebagai bagian dari semangat untuk memperbaiki kehidupan sosial politik yang dinilainya belum berpihak sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat.
Kejanggalan lainya, adalah permintaan agar Amien Rais mundur dari kehidupan organisasi sosial dan politik dinilai mencederai demokrasi dan potensial melanggar UUD ‘45, khususnya pasal tentang kebebasan bersyarikat dan berkumpul. Amien Rais sebagai warga negara dijamin hak-haknya untuk berkiprah di organisasi mana pun, termasuk organisasi politik.
"Secara kepartaian, Amien Rais tidak terlibat langsung dalam mengurus dan mengambil keputusan di PAN. Malah justru sebagai ketua dewan kehormatan, para penguruslah yang sering meminta pendapat dan nasehat beliau," ucapnya.
Adapun aktivitas Amien Rais di luar PAN tidaklah terkait dengan kiprah dan garis politik PAN secara langsung. Itu adalah hak dan kewajiban Amien Rais yang justru dapat dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga moral dan keadaban bangsa.
"Surat itu ditandatangani oleh salah seorang yang sudah mengundurkan diri dari PAN sejak beberapa tahun lalu, tepatnya 15 Mei 2014. Sebagai orang yang sudah mengundurkan diri, tentu sangat tidak tepat jika ikut campur lagi urusan PAN," keluhnya.
Selanjutnya, kata Saleh, atas dasar itu semua, Amien Rais diminta untuk tetap konsisten dalam melanjutkan perjuangannya. Ada banyak pekerjaan lain yang belum dituntaskan. Banyak elemen masyarakat yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan. "Kepada seluruh kader dan simpatisan diminta untuk tidak terpengaruh. Kerja keras dan cerdas harus terus dilakukan. Bahkan, kejadian seperti ini haruslah dijadikan sebagai motivasi untuk meraih kemenangan," kata Saleh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika