REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG— Dewan Keamanan PBB telah menyatakan berharap kerjasama penuh antara Somalia dan PBB. Pernyataan ini keluar beberapa hari setelah negara Tanduk Afrika itu mengusir seorang diplomat senior PBB.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Ahad (6/1), menyampaikan penyesalannya yang mendalam setelah Somalia mengusir Wakil Khususnya Nicholas Haysom.
"Anggota Dewan Keamanan menggarisbawahi bahwa 2019 akan menjadi tahun kritis buat Somalia, dan menyeru para pemimpinnya agar bekerjasama guna memajukan pembaruan keamanan dan politik," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, Selasa (8/1).
Pernyataan itu juga mengatakan meskipun Dewan Keamanan menyesalkan keputusan Somalia tersebut, Dewan Keamanan tetap mendukung upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan perdamaian di Somalia, tapi mengharapkan kerja sama penuh antara Somalia dan PBB.
Menurut pernyataan itu, Guterres mengatakan demi kepentingan rakyat Somalia dan pekerjaan misi PBB di Somalia, ia akan mengangkat seorang wakil khusus baru dan pemimpin misi tersebut pada waktunya.
Pekan lalu, Pemerintah Somalia mengumumkan Haysom, pengacara lawakan Afrika Selatan dan Pejabat senior PBB, sebagai persona nongrata karena ia diduga mencampuri urusan dalam negeri Somalia.
Haysom diduga menanyakan mengapa pemerintah masih menahan mantan komandan kelompok gerilyawan al-Shabab, Mukhtar Robow, yang membelot dan mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik.
Para pendukung Robow melancarkan protes di Negara Bagian Barat Daya Somalia, sehingga menewaskan 15 orang.