REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Hukum, HAM, dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin menyoroti pembentukan tim gabungan oleh Mabes Polri untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tim gabungan pencari fakta (TGPF) itu dibentuk melalui surat yang ditandatangi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 tertanggal 8 Januari 2019.
"Secara normatif patut diapresiasi dan didukung karena dengan adanya tim gabungan tersebut setidaknya membuktikan ada keinginan untuk menyelesaikan kasus Novel," kata Razikin dalam pesan singkatnya, Ahad (13/1).
Razikin mengatakan, prinsipnya Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi langkah Polri tersebut. Namun, ia juga tidak menampik, pembentukan itu sebetulnya sangat terlambat sehingga dipandang sinis oleh sebagian kalangan.
Menurutnya, ini adalah ujian integritas Polri. "Apakah pembentukan tim gabungan itu sungguh-sungguh unutk menuntaskan kasus yang menimpa Novel atau hanya sekedar dagelan politik untuk kepentingan debat Capres seperti penilaian sebagian kalangan," tutur Razikin.
Karena itu, Razikin berharap, tim gabungan untuk bekerja secara maksimal. Ia mengatakan ini kesempatan yang sangat baik bagi Polri dan beberapa akademisi yang ada dalam tim gabungan untuk membuktikan keperpihakan pada kebenaran.
Tentunya, Razikin menambahkan, dengan membongkar pelaku aktor di balik peristiwa yang menimpa Novel Baswedan. "Sebab jika tidak, kasus Novel Baswedan akan menjadi catatan buruk dan sejarah buram penegakan hukum di Republik ini," tutup Razikin.
Sebelumnya, pembentukan TGPF Novel Baswedan ini menuai reaksi yang berbeda di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit pihak yang mencurigai pembentukan tim ini hanya untuk mengakomodasi kepentingan pemilihan umum (pemilu) 2019.
Apalagi, TGPF dibentuk beberap hari menjelang debat capres-cawapres. Salah satu kecurigaan diungkapkan oleh anggota tim advokasi Novel, Haris Azhar.
Dia khawatir pembentukan tim gabungan ini hanya untuk menyediakan jawaban bagi pejawat calon presiden, Joko Widodo dalam debat nanti. "Aneh, kok seolah bekerja pas mau Debat. Saya khawatir dibentuk tim ini, hanya untuk menyediakan jawaban buat Jokowi saat debat," tutur Haris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika