REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif lembaga Lokataru sekaligus aktivis HAM Haris Azhar menilai sulit bagi publik saat ini untuk menentukan calon presiden yang pro terhadap persoalan hak asasi manusia. "Agak susah dari sisi HAM untuk berkompromi terhadap capres yang ada," kata Haris Azhar dalam diskusi bertajuk hukum, HAM, dan korupsi yang diselenggarakan Sahabat Mahfud di kantor MMD Initiative, Jakarta, Senin (14/1). 

Haris mengatakan baik Jokowi maupun Prabowo patut dipertanyakan dari sisi HAM. Pelaku pelanggaran HAM menurutnya berada di dua kubu. 

"Di satu sisi Prabowo Subianto adalah sosok pelanggar HAM tahun 1997-1998. Prabowo melanggar HAM bersama Wiranto dan Hendropriyono, orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi. Dan di sisi lain Jokowi selaku kepala negara tidak pernah menyelesaikan kasus itu," kata Haris Azhar. 

Selain itu, menurut dia, kasus pelanggaran HAM juga bertambah dan terjadi di era kepemimpinan Jokowi. Misalnya, kriminalisasi terhadap ratusan petani yang mengatasnamakan proyek infrastruktur, hingga kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. 

Haris menduga debat capres nanti kedua pasangan akan saling menjaga perkataannya soal HAM. Sebab kedua pihak sama-sama dapat dipertanyakan dari sisi HAM. "Dalam debat nanti kedua pasangan akan canggung bicara HAM. Seperti main kartu, kalau satu buka kartu, ngegas, maka yang lain akan lebih 'ngegas' lagi," jelasnya. 

Bagi Haris, debat nanti hanya akan menjadi momentum temu kangen antara kedua capres. Namun jika salah satu di antaranya menyinggung persoalan HAM lawannya, maka pihak lawan akan membuka kartu lawannya tersebut.

"Mungkin juga nanti mereka akan membangun justifikasi bahwa mereka adalah kesatria di bidang HAM," kata Haris Azhar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika