REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Menurut Ridwan Kamil, TAP ini dibentuk sebagai bagian dari upaya menerapkan birokrasi dinamis. Dalam tim ini, ia pun melibatkan profesional untuk mengawal program strategis yang disusunnya.
"TAP ini, saya bentuk untuk mengawal 700 program strategis Pemprov Jabar," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Kamis (17/1).
Emil mengatakan, tim ini pun harus memastikan visi misi gubernur-wakil gubernur lancar tidak ada halangan. Tim sendiri, diketuai oleh Rektor Unpad Tri Hanggono. Anggotanya, berasal dari akademisi, mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, hingga eks tim sukses Pilgub Jabar 2018 lalu.
Emil berharap, masyarakat tak apriori masuknya eks Timses di TAP ini. Karena, TAP ini dibentuk memang untuk visi misinya berjalan baik.
“Jangan apriori ke eks timses. Timses itu kan orang yang dipercaya oleh gubernur, saya kira wajar-wajar saja,” katanya.
Emil mengatakan, TAP dibuat untuk melahirkan inovasi yang selama ini dibutuhkan masyarakat namun tidak difasilitasi birokrasi. Ia mencontohkan, Jabar Saber Hoaks, tidak ada instrumennya tapi warga membutuhkan.
"Jabar Quick Response juga begitu, jadi ini dibacanya inovasi,” katanya.
Emil menilai, sepanjang tim ini tidak mengeksploitasi kedekatan dan bekerja sesuai koridor, maka keberadaanya diharapkan tidak dibenturkan dengan pihak lain. Tim ini pun, sama dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP) Gubernur DKI Anies Baswedan.
”Ini mirip TGUP di DKI cuma anggotanya lebih sedikit dan lebih murah,” katanya.
Dikatakan Emil, TAP akan mengawal 700 program yang disusun selama pemerintahan lima tahun ke depan yang akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023. Namun, TAP tugasnya hanya memberikan saran dan sehat bukan operasional.
Emil juga meminta agar semua dinas memiliki penasihat yang mampu mengarahkan program yang akan dijalankan. Tim penasehat ini tugasnya hanya memberi masukan kepada setiap dinas sehingga visi misi pembangunan yang dibuatnya bisa sesuai target yang diharapkan.
"Saya perintahkan dinas-dinas juga punya penasihat. Tugasnya hanya menasehati tidak mengambil alih tupoksi, untuk memastikan visi misi gubernur lancar sehingga target (bisa tercapai)," katanya.
Sementara menurut Ketua TAP Tri Hanggono Ahmad, pembentukan tim ini didasari makin kompleks, disrupsi dan persaingan yang akan dihadapi oleh daerah. Jika Pemprov Jabar dijalankan dengan pola pemerintahan yang biasa, maka upaya percepatan pembangunan tidak akan bisa dilakukan.
“Diperlukan tim yang memberi masukan, fasilitas pada network, tetap yang menggulirkannya birokrasi,” katanya.
Tri menjelaskan, salah satu aspek yang akan dikawal dan diakselerasi pihaknya adalah urusan biaya pembangunan yang selama ini melulu mengandalkan APBN dan APBD. Tim, harus ikut melahirkan pola-pola pembiayaan baru yang bisa menjadi andalan Pemprov Jabar.
“Membantu hal-hal lain ini datang, tim inilah yang harus memberikan masukan dan jalan keluar,” katanya.
Selain berisi struktur Pemprov sebagai pengarah, tim ini terbagi dalam dua kategori yakni Dewan Pakar dan Dewan Eksekutif. Dewan Pakar salah satunya terdiri dari Erry Riyana Hardjapamekas mantan komisioner KPK, Koesmayanto Kadiman mantan Menristek hingga anggota Senat ITB. “Ada beberapa keahlian spesifik karena kita punya program strategis,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika