Ahad 20 Jan 2019 14:48 WIB

Tarif Tol Trans Jawa Dinilai Masih Terlalu Mahal

Pemerintah perlu mengevaluasi kembali berdasarkan sejumlah pertimbangan.

Rep: S Bowo Pribadi/ Red: Agung Sasongko
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) dan Seskab Pramono Anung (kanan) meninjau ruas jalan Trans Jawa di Interchange Bandar kilometer 671, Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/12/2018). Peresmian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo menandai terhubungnya Tol Merak hingga Surabaya.
Foto: Antara
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) dan Seskab Pramono Anung (kanan) meninjau ruas jalan Trans Jawa di Interchange Bandar kilometer 671, Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/12/2018). Peresmian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa oleh Presiden Joko Widodo menandai terhubungnya Tol Merak hingga Surabaya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengenaan tarif Tol Trans Jawa --yang rencananya bakal diberlakukan secara menyeluruh per Senin (21/1) mulai pukul 00.00 WIB-- dinilai masih terlalu mahal bagi masyarakat.

Sehingga Pemerintah perlu mengevaluasi kembali, berdasarkan sejumlah pertimbangan yang bisa dikonversi agar besaran tarif tersebut relatif lebih ramah bagi ‘dompet’ konsumen (pengguna) jalan tol.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Ngargono  menilai, besaran tarif tersebut masih terlalu mahal jika ‘jatuhnya’ di angka Rp 1.000 per kilometer.

“Idealnya, untuk tarif Tol Trans Jawa ini pada kisaran Rp 500 sampai dengan Rp 700 per kilometer,” ungkapnya, menanggapi sosialisasi tarif Tol Trans Jawa yang bakal segera berlaku, Ahad (20/1).

Ngargono khawatir jika kalkulasi dan hitungan tarif ini masih terlalu mahal, nantinya masyarakat enggan menggunakan jalan tol, kendati formulasinya dihitung berdasarkan besaran biaya infestasi infrastruktur tersebut.

Masyarakat pasti bakal menghitung benfit yang bisa didapatkan atas biaya yang sudah dikeluarkannya untuk menggunakan jalan tol tersebut. Sehingga mahalnya besaran tarif ini akan menjadi alasan yang utama.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement