REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memproses rencana maskapai berbiaya hemat Citilink Indonesia untuk menerapkan bagasi berbayar pada Februari 2019. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan mengatakan Ditjen Perhubungan Udara juga sudah memproses berkasnya. 

"Secara substansi (bagasi berbayar Citilink) sudah disetujui, namun secara legal dokomen masih di meja Dirjen Perhubungan Udara, belum ditandatangani," kata Hengki kepada Republika.co.id pada Rabu (23/1) malam.

Hengki menegaskan, menurut informasi dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, jika sesuai rencana dokumen tersebut akan ditandatngani pada hari ini (23/1). Dia mengatakan tahapan yang dilakukan Citilink sama seperti apa yang dilakukan Lion Air Group sebelum menerapkan perubahan prosedur operasional standar (POS) tersebut. 

Dia, menjelaskan, POS yang sudah disepakati wajib disosialisasikan hingga dua pekan ke depan. Selain itu, kata dia, hal yang paling penting yaitu kesipan petugas dalam mengantisipasi penumpang setelah aturan bagasi berbayar diterapkan. 

Begitu juga dengan kesiapan agen travel dan sosialisasi kepada pengguna jasa Citilink Indoneisa. "Sehinga apabila diterapkan, kebijakan bagasi berbayar tidak mengganggu pelayanan maskapai tersebut," jelas Hengki. 

Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo menegaskan akan melakukan sosialisasi selama dua pekan sebelum diterapkan pada Februari 2018. Juliandra tidak khawatir jika penerapan kebijakan tersebut akan menurunkan jumlah penumpang. 

"Saya yakin nggak (menurunkan jumlah penumpang) karena kita tidak memberlakukan semuanya zero," kata Juliandra saat ditemui di Garuda Indonesia Training Center (GITC), Rabu (23/1).

Dia memastikan Citilink Indonesia akan memberikan pengecualian untuk anggota member yang masih diberikan bagasi gratis 10 kilogram. Begitu juga dengan penumpang yang membeli green seat dipastikan masih akan mendapatkan layanan bagasi gratis. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika