REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang akan kembali mengunjungi Palu, Sulawesi Tengah pekan depan. Menurut Basuki, Kalla akan memimpin rapat penerapan zona relokasi bencana gempa Palu.
"Rencananya Pak Wapres minggu depan mau kesana, rapat disana untuk menerapkan zona relokasi itu," ujar Basuki usai melaporkan perkembangan rekontruksi bencana gempa, tsunami dan likuefaksi Sulteng, di Kantor Wakil Presiden, Kamis (24/1).
Basuki mengungkap, dua hal yang dilaporkannya kepada Wapres JK yakni isu relokasi dan dana stimulan perbaikan rumah korban bencana Palu. Menurutnya, belum juga ditentukannnya titik koordinat relokasi korban bencana Palu, menyulitkan eksekusi rekonstruksi di lapangan.
Karenanya, ia berharap Pemerintah Sulawesi Tengah segera menentukan titik relokasi. Sebab, ia menilai saat ini peta pembagian zona merah untuk berat, oranye untuk sedang dan kuning untuk ringan, belum mendetailkan titik koordinat daerah relokasi dan siapa yang harus direlokasi.
(Baca: JK Minta Menteri PUPR Perbaiki Dua RSUD Palu)
Basuki mengungkap, Wapres JK juga sudah mengkonfirmasi langsung kepada Pemprov Sulteng untuk mempercepat penentuan titik koordinat relokasi tersebut. Menurutnya, jika Pemprov Sulteng telah menentukan titik koordinat relokasi, maka KemenPUPR bisa langsung bergerak dan melakukan perencanaan.
"Itu sampai sekarang belum, tadi Pak wapres sudah telepon gubernurnya, karena dari tim lima sudah menyerahkan kepada Pemda, dan Pemda yang harus menindaklanjuti, Pak Gubernur janji minggu depan," kata Basuki.
Selain itu, kepada JK, Basuki juga melaporkan tentang perkembangan dana stimulan perbaikan rumah untuk korban bencana Palu yang masih belum ada datanya. Menurut Basuki, data rumah yang perlu direlokasi juga harus segera ditentukan oleh Pemprov Sulteng.
"Yang rusak ringan, sedang ringan itu yang 25-10, yang rusak berat 50 itu juga harus ditentukan, mana yang relokasi mana yang tidak direlokasi, itu juga angkanya belum ada, menurut Pak Gubernur, nanti akan disiapkan," kata Basuki.
Menurut dia, data itu juga menentukan kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana Palu. Sebab saat ini huntara yang ada sekitar 700.
"Karena kalau yang tetap tidak direlokasi, tidak perlu masuk huntara, kalau tidak masuk huntara berarti jumlah huntara sekarang ini sudah cukup 700, dua itu yang kami laporkan," ujar Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika