REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak pemerintah Amerika Latin untuk mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela. Ia juga menyatakan, pemerintahan Nicolas Maduro yang saat ini menjabat sebagai presiden, tidak sah.
Hal tersebut disampaikan Pompeo di hadapan sejumlah Organisasi Negara Amerika (Organization of Americans States/OAS) yang berbasis di Washington, Kamis (24/1).
Dalam sambutannya, Pompeo juga mengatakan, komunitas internasional telah menyaksikan penederitaan Venezuela terlalu lama. "Tirani rezim Maduro sudah terlalu lama mencekik warga dan negaranya. Semua negara anggota yang telah berkomitmen untuk menegakkan piagam demokrasi antar-Amerika sekarang harus mengakui (Guadio) sebagai presiden sementara," ucapnya seperti dilansir di Reuters, Kamis (24/1).
Anggota OAS sendiri masih terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin mempertahankan Maduro dan ingin mengakui Guadio sebagai presiden. Namun mayoritas negara sudah memilih opsi kedua, termasuk Kanada, Brasil, Peru, Cile, Kolombia dan Argentina. Tapi, negara lain seperti Meksiko, El Salvador dan Nikaragua menyatakan akan tetap netral atau terus mendukung Maduro.
Baca juga, Mengapa AS Terus Ngotot Ingin Jatuhkan Maduro?
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Meksiko menyatakan keprihatinan terhadap rencana pengakuan Guaido sebagai presiden. Sebab, langkah tersebut akan mengarah lebih banyak pada kekerasan seiring dengan tingginya dukungan angkatan bersenjata Venezuela kepada Maduro.
Tapi, Pompeo terus mendesak perubahan. Menurutnya, waktu perdebatan antar anggota OAS kini sudah seharusnya selesai dan menghasilkan keputusan. "Rezim manta presiden Nicolas Maduro tidak sah. Rezimnya bangkrut secara moral, secara ekonomi tidak kompeten dan sangat korup. Itu tidak demokratis," ujarnya.
Dalam sambutannya, Pompeo berjanji memberikan 20 juta dolar AS untuk bantuan kemanusiaan bagi Venezuela. Khususnya, untuk mengatasi penurunan ekonomi, hiperinflasi dan kekurangan makanan maupun obat-obatan yang sudah memicu eksodus jutaan orang.
Sebelumnya, pada Rabu (23/1), pemerintahan Presiden AS Donald Trump meningkatkan tekanan pada Maduro untuk segera mundur dan mengakui Guaido, kepala kongres Majelis Nasional yang dikontrol oposisi.
"Kami terus menganggap, pemerintahan Maduro tidak sah dan bertanggung jawab atas segala ancaman yang mungkin ditimbulkan untuk keselamatan warga Venezuela," ujar Trump.
Atas keputusan trump, Maduro sudah membuat langkah. Ia memerintahkan seluruh diplomat AS yang berada di Venezuela untuk keluar dalam waktu 72 jam. Maduro juga menyatakan Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.
Sementara itu, perwakilan Venezuela untuk OAS mengatakan, dorongan AS itu sama saja dengan kudeta dan melanggar hukum internasional. "Ini adalah kekejaman terhadap demokrasi, kedaulatan dan hak atas perdamaian yang dinikmati bangsa kami. Ini merupakan pelanggaran terhadap seluruh hukum internasional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika