REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai berlebihan keinginan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk PKB mendapat 10 jatah kursi menteri jika pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang Pilpres 2019.
Menurut JK, jika PKB meminta 10 jatah kursi menteri, maka menutup peluang partai pendukung lainnya mendapat jatah kursi menteri yang berimbang.
"Kalau ada partai yang mau sepuluh, yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (29/1).
(Baca: Muhaimin: PKB Incar Posisi di Menteri-Menteri Perekonomian)
Apalagi, JK mengungkap kursi menteri dalam kabinet terbagi dua dari kalangan profesional dan partai politik. Sehingga kursi menteri untuk partai politik hanya setengah dari total 34 menteri yang ada.
"Jadi sekarang ini yang politisi kira-kira (perbandingan dengan professional) 16-17 lah. Setengahlah," kata JK.
Karenanya, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu berharap partai pendukung Jokowi-Ma'ruf bersikap arif dalam menyikapi slot kursi menteri. Alih-alih mengurusi jatah menteri, JK berharap partai pendukung lebih dahulu berjuang untuk memenangkan Pilpres 2019. Sebab, ia menilai penentuan jatah kursi menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo jika kembali terpilih.
"Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup. Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, selalu begitu," kata JK.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebelumnya, meminta doa agar partainya dapat jatah 10 kursi bila Joko Widodo memenangi Pilpres 2019. Doa itu disampaikan pada ribuan muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang melakukan audiensi di Kompleks Gedung MPR RI, Jakarta, Ahad (27/1).
"Ibu ibu kalau kumpul doanya manjur, semoga PKB dapat memenangkan 10 kursi," kata pria yang akrab disapa Cak Imin pada wartawan itu usai acara.
Menurutnya, partainya mengincar posisi strategis yang berkaitan dengan perekonomian. Menurut dia, dengan posisi kader PKB Kementerian di bidang perekonomian, maka peran muslimat NU dalam ekonomi kerakyatan dapat dimaksimalkan.
"Kementerian ekonomi, keuangan, industri, UKM semua yang ekonomi punya visi menjadikan ekonomi jadi pelaku nasional," kata Muhaimin, Ahad (27/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika