REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Sosial memberikan 2.000 alat bantu dengar untuk penyandang tunarungu di Jawa Barat. Penyerahan dilakukan Menteri Sosial Agus Gumiwang, di Yayasan Wyata Guna, Bandung, Rabu (13/2).
Agus mengatakan, penyerahan bantuan ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo dalam rangka memeringati Hari Disabilitas Internasional. "Follow up perintah Bapak Presiden pada hari disabilitas internasional, menyiapkan alat bantu dengar bagi penyandang disabilitas," ujar Agus.
Menurut Agus, bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas khususnya tunarungu. Selain Jawa Barat, Agus mengatakan, bantuan serupa pun akan diberikan ke provinsi lain. Ini merupakan program rutin Kementerian Sosial untuk membantu para penyandang disabilitas.
Daerah lain juga, kata dia, memperoleh bantuan serupa. Setiap tahun, sekitar tujuh ribuan alat bantu diberikan. Jumlah tersebut, bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "(2.000) itu minimal. Kalau ada kasus-kasus, hal-hal yang perlu bantuan lebih, juga akan kami siapkan," katanya.
Sementara itu, sebelum menyerahkan bantuan tersebut, Agus menemui sejumlah penyandang disabilitas yang berunjuk rasa di tempat yang sama. Sekitar tiga puluh warga berkebutuhan khusus ini mengeluhkan tentang pelayanan untuk disabilitas berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017.
Menurut Ketua Forum Mahasiswa Luar Biasa, Kharisma Nurhakim, standard layanan terhadap pihaknya diturunkan jika mengacu pada peraturan tersebut. Salah satunya, yakni rencana pembatasan PSBN untuk warga disabilitas yang tengah menempuh pendidikan.
"(Disabilitas) yang belajar bertahun-tahun saja tak ada solusi bagaimana hidup di luar. Bagaimana orang-orang yang dibatasi, sedikit," katanya.
Padahal, menurut dia sangat banyak pihaknya yang tengah menempuh pendidikan. "Semuanya ingin hak sama, kejelasan," katanya.
Akibat mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari Menteri Sosial, demonstran pun mengunci pintu masuk ke yayasan tersebut agar Agus tidak pulang lebih cepat. "Kami belum puas dengan jawaban Pak Menteri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika