REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fuji Eka Permana, Ali Yusuf
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan sikap organisasi tak akan berubah dalam Pemilu 2019. Muhammadiyah tetap tak ingin terlibat dalam politik praktis. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, Muhammadiyah akan terus berpegang teguh pada khitahnya sebagai organisasi dakwah yang tidak berafiliasi dengan partai politik.
Haedar mengatakan, tak terlibat politik praktis bukan berarti Muhammadiyah tak aktif dalam dunia politik. Muhammadiyah, kata dia, tetap aktif memainkan perannya dalam politik kebangsaan.
"Kita bertanggung jawab untuk tegaknya moral kehidupan berbangsa dan bernegara. Di situ kami melakukan silaturahim, berdiskusi, menyampaikan pandangan, dan lain sebagainya," ujar Haedar di gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (13/2).
Haedar juga menegaskan, kegiatan politik praktis merupakan ranahnya partai politik sehingga merupakan hal keliru jika Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya terlibat dalam politik praktis. Walau secara organisasi tetap netral, Muhammadiyah tak melarang kadernya berpolitik karena merupakan hak setiap warga negara. Namun, Muhammadiyah memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi bagi kadernya yang berpolitik praktis.
"Muhammadiyah netral dalam arti tidak punya hubungan dengan calon dan partai politik. Dalam hal organisatoris, kader-kader yang terlibat (politik), itu merupakan hak mereka," katanya.
Haedar menjelaskan, Muhammadiyah hanya mengingatkan kadernya agar tetap menjaga martabat Muhammadiyah. Selain itu, kader diharapkan dapat membawa misi untuk kepentingan Muhammadiyah, bangsa, dan negara.
Muhammadiyah pun mengimbau semua masyarakat dan warga Muhammadiyah untuk aktif menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Kader juga diingatkan untuk berpolitik secara santun. "Itu bentuk dari Muhammadiyah milik semua pihak, golongan, dan komponen bangsa," kata Haedar.
Sikap untuk netral dalam percaturan politik merupakan salah satu isi khitah perjuangan Muhammadiyah yang dirumuskan pada muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang atau disebut juga Khittah Ujung Pandang. Ada empat khitah yang dirumuskan dalam muktamar tersebut. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan masyarakat dan tidak mempunyai afiliasi dengan partai politik manapun.
Kedua, setiap warga Muhammadiyah, sesuai dengan asasinya dapat/tidak memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART.
Ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam setelah pemilu 1971, Muhammadiyah melakukan gerakan amar makruf nahi mungkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Masyumi Indonesia. Keempat, mengamanatkan PP Muhammadiyah untuk menggariskan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.
Tanwir Muhammadiyah
Muhammadiyah siap menggelar sidang tanwir pada 15-17 Februari 2019 di Bengkulu. Panitia pelaksana Tanwir Muhammadiyah 2019 memastikan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto hadir untuk menyampaikan pidato kebangsaan.
"Insya Allah, dua-duanya hadir pada Jumat sore dan malam harinya," kata koordinator acara dan protokoler PP Muhammadiyah Herman Dodi di daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (14/2).
Herman mengatakan, Prabowo dijadwalkan hadir pukul 13.00 WIB, sementara Jokowi pada malam harinya. Keduanya bakal hadir di Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) Gedung 4 yang menjadi tempat penyelenggaraan sidang tanwir.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebelumnya mengatakan, Jokowi dan Prabowo diundang dalam kapasitas mereka sebagai tokoh nasional, bukan sebagai calon presiden.
Ia menjelaskan, Jokowi dan Prabowo akan menyampaikan tema yang sama dalam tanwir, yaitu beragama yang mencerahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah berharap, Jokowi dan Prabowo dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang bagaimana agama lebih hadir dan bermakna dalam praktik penyelenggaraan negara walau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tanwir Muhammadiyah mengusung tema "Beragama yang Mencerahkan". Pada tanwir itu, Muhammadiyah akan menyampaikan pemikiran dan gagasan tentang bagaimana mengangkat serta menempatkan agama sesuai dengan manhaj Muhammadiyah.
Mu'ti mengatakan, beragama yang mencerahkan memiliki makna khusus dalam konteks Muhammadiyah sebagai organisasi dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan. Tema tersebut diambil karena ada fenomena yang mungkin sudah menjadi realitas.
Muhammadiyah melihat keberagamaan di Indonesia dalam beberapa aspek cenderung ke arah yang kontraproduktif. "Maksudnya, agama belum mampu hadir sebagai kekuatan yang mencerahkan, kekuatan yang menggerakkan, kekuatan yang mempersatukan," ujar Mu'ti di gedung PP Muhammadiyah, Rabu (13/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika