REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat mendaftar dan mengikuti seleksi promosi jabatan. "Kenapa saya mewajibkan? Karena banyak di antara mereka sungkan mendaftar kalau atasannya daftar, sungkan daftar kalau ada koleganya yang lebih senior daftar," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2).
Saat seleksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan dibentuk panitia seleksi (pansel) yang melibatkan pihak eksternal dan akan diumumkan panselnya. Harapannya muncul generasi baru atau orang-orang berpotensi yang kini 'bersembunyi' atau distafkan.
Dengan promosi jabatan, maka yang bersangkutan berpotensi memiliki jabatan yang sesuai dengan kompetensi serta relevansinya. "Saya berharap nanti mereka akan muncul apalagi mereka - mereka yang pernah mendapatkan tugas dari pemprov untuk belajar," kata Anies.
Dia menambahkan, saat ini sudah banyak yang Pemprov DKI sudah investasikan untuk PNS tugas belajar tapi mereka sekarang menjadi staf. Padahal kalau mereka menjadi pimpinan, pasti akan memberikan manfaat.
"Cuma kadang-kadang sungkan untuk daftar, karena itu saya akan wajibkan semua untuk daftar," kata Anies.
Anies menjelaskan, untuk mengadakan promosi terbuka itu suatu jabatan harus kosong. Sehingga sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov DKI masih diisi seorang Plt dan bukan pemimpin SKPD definitif diantaranya Dinas Perhubungan.
Selain itu, akibat rotasi yang dilakukan hari ini jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) pun belum terisi. Sebab Isnawa Adji yang menjadi Kadis LH definitif kini menjadi Wakil Walikota Jakarta Selatan.
Selain Dinas Lingkungan Hidup ada pula Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang dirotasi kadisnya dirotasi ke jabatan lainnya. Kini beberapa SKPD itu masih memiliki kekosongan kepala dinas.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Anies untuk memprioritaskan mencari pegawai yang tepat mengisi jabatan Plt. Pasalnya, meski memiliki kewenangan seperti kadis definitif tetapi menurutnya secara kinerja tak mencapai maksimal.
"Prioritas utama plt itu, kalau namanya plt kan mereka tidak maksimal dalam kinerjanya," ujar Gembong saat dihubungi, Senin.
Ia pun tak mempersalahkan cara Anies melantik kadis definitif termasuk melalui proses promosi terbuka. Paling penting, kata dia, ASN yang akan mengisi jabatan pimpinan di SKPD DKI Jakarta harus memiliki kinerja yang maksimal.
Sebab, tak selalu pemimpin definitif merupakan orang yang sebelumnya menjadi plt di SKPD tersebut. Melalui berbagai pertimbangan, menurut Gembong, harus dilihat kinerja seseorang. Ia juga menambahkan, tak menutup kemungkinan ASN lain yang belum pernah menjabat kadis tetapi memenuhi persyaratan dan kompetensinya.
"Kan belum tentu yang plt itu maksimal dalam kinerja, mungkin bisa dievaluasi melalui lelang itu, saya kira bisa saja dilakukan memaksimalkan PNS yang dibutuhkan untuk itu," kata Gembong.
Dari jumlah 1.125 tersebut terdiri dari 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 administrator atau eselon III, dan 836 pengawas atau eselon IV. Tujuan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan guna penyegaran SKPD terkait dan menjadi pengalaman baru secara pribadi masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika