REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah berupaya menekan biaya hidup para pekerja Ibu Kota melalui program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta menargetkan akan menyalurkan 20 ribu KPJ ke warga yang ber-KTP Jakarta dan bekerja di wilayah Jakarta.
"Untuk tahun 2019 ini kami ditargetkan 20 ribu [KPJ], tetapi itu target, ya. Insya Allah bisa lebih dari itu," kata Kadisnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, (26/2).
Ia menjelaskan, pada 2018, pihaknya sudah membagikan 3.070 KPJ terhitung November hingga Desember tahun lalu. Menurut Andri, untuk mencapai target pada 2019, penerima KPJ yang saat ini sudah terverifikasi sebanyak 7.026 orang, sedangkan KPJ yang sudah tercetak dan didistribusikan baru sebesar 1.028 keping.
Ia memaparkan, jumlah perusahaan di Jakarta yang telah terdata ada sekitar 26 ribu perusahaan dengan total kurang lebih 1.244.000 pekerja. Akan tetapi, jumlah pekerja itu baru dihitung secara global, baik warga yang memiliki KTP DKI Jakarta maupun warga di luar kota tetapi bekerja di Ibu Kota.
Andri mengatakan, KPJ saat ini ditujukan bagi warga yang memang memiliki KTP DKI Jakarta dan bekerja di Jakarta. Sebab, hal tersebut membutuhkan dana subsidi yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
"Kami kan belum tahu berapa sih jumlah pekerja yang ber-KTP Jakarta dan bekerja di Jakarta belum tahu, kami hanya global. Tetapi, kartu pekerja yang kami berikan sampai dengan saat ini baru yang ber-KTP DKI bekerja di DKI. Ini kan berkaitan dengan subsidi," ujar Andri.
Andri memaparkan, setiap pekerja yang mendapatkan KPJ berhak atas fasilitas yang dapat menekan biaya hidup. Di antaranya, Pemprov DKI menyubsidi para pemegang KPJ untuk naik bus Transjakarta di semua koridor sebesar 100 persen alias gratis.
Kemudian, pemegang KPJ juga otomatis menjadi anggota Jakmart yang bisa mendapatkan potongan harga serta di kios-kios di PD Pasar Jaya. Selain itu, mereka juga mendapatkan subsidi pangan seperti beras, daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, ikan, dan susu.
Dengan KPJ, mereka bisa membeli barang-barang tersebut dengan harga daging sapi Rp 35 ribu per kilogram (kg), daging kerbau Rp 30 ribu per kg, dan daging ayam Rp 8.000 per kg. Kemudian, telur ayam Rp 10 ribu per 15 butir, beras kualitas premium Rp 30 ribu per 5 kg, ikan kembung Rp 13 ribu per kg (isi 6-7 ekor), serta susu UHT Rp 30 ribu per boks.
Selain itu, ia menambahkan, pemegang KPJ yang memiliki anak akan menerima tambahan dana pendidikan. Andri menyebutkan, jumlah anak yang menerimanya tak terbatas per setiap pemilik KPJ. Ia menyebutkan, anak yang duduk di bangku SD mendapatkan Rp 250 ribu, untuk SMP sebesar Rp 300 ribu, dan untuk SMA sebesar Rp 450 ribu.
Sementara, ia mengatakan, Disnakertrans tak mengeluarkan subsidi untuk fasilitas tersebut. Pihaknya hanya mendata para pekerja lalu memverifikasi dan menyalurkan KPJ. Subsidinya akan dikeluarkan SKPD terkait, seperti harga pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) serta dana pendidikan oleh Dinas Pendidikan.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, penyerapan program harga pangan murah meningkat dari 55 persen menjadi 78 persen. Tak hanya pemegang KPJ, program itu juga berlaku bagi penghuni rumah susun, penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP), lanjut usia, penyintas disabilitas, dan guru honorer.
"Sudah signifikan perubahannya. Kalau dulu cuma 55 persen, sekarang sudah 78 persen," ujar Darjamuni kepada Republika, Selasa.
Oleh karena itu, Dinas KPKP pun meningkatkan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk harga pangan murah dari Rp 636 miliar menjadi Rp 936 miliar sampai Rp 1 triliun untuk 2019. Darjamuni bahkan menyampaikan, besaran itu kemungkinan akan meningkat pada 2020 mendatang.
"Kami yang bayar subsidinya, jadi masyarakat terbantu sekali karena, kalaupun barang naik segala macam, Pak Gubernur sudah memutuskan masyarakat tetap bayar [dengan murah]," ujar dia.
Darjamuni menambahkan, Dinas KPKP telah membuka 10 gerai yang menyediakan kebutuhan pokok tersebut dengan program harga pangan murah. Menurut dia, gerai-gerai itu juga dibangun di beberapa pasar oleh PD Pasar Jaya dan Disnakertrans itu sendiri.
Gerai pangan pekerja
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meresmikan gerai yang menyediakan pangan dengan harga murah untuk para pekerja di Cakung Barat, Jakarta Timur, Selasa (26/2). Gerai itu didirikan atas kerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPSI) Logam Elektronik dan Mesin (LEM).
Ia mengatakan, Pemprov DKI akan terus bekerja sama dengan serikat pekerja lainnya untuk membangun gerai pangan murah. Dengan begitu, para pekerja dan masyarakat yang berhak mendapatnya dapat mengakses gerai tersebut dengan mudah.
"Ini yang pertama, tetapi bukan yang terakhir. Insya Allah, nanti akan kita bangun lebih banyak lagi bukan saja di tempat yang terkait dengan kegiatan pekerja, tapi juga di kampung-kampung," kata Anies setelah meresmikan Gerai Sekretariat FPSI LEM.
Sementara, perwakilan FPSI LEM Yulianto mengatakan, pendirian gerai pangan dengan program harga murah ini sebagai langkah Pemprov DKI memenuhi tuntutan pekerja. Ia mengatakan, pihaknya pernah turun ke jalan melakukan aksi tuntutan kepada Gubernur DKI Jakarta terkait UMP.
"Selama ini kita di jalanan demo aksi untuk kesejahteraan buruh DKI Jakarta. Beliau telah menepati janjinya untuk memberikan kesejahteraan non-upah kepada buruh DKI Jakarta," kata Yulianto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika